NonstopNews – Ekonomi – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan kendala besar dalam merealisasikan program 3 juta rumah: banyaknya "raja kecil" di pemerintahan daerah. Pernyataan ini disampaikan Fahri dalam sebuah dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11). Ia menuturkan, laporan dari pengembang properti mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam mengurus perizinan pembangunan rumah rakyat di daerah. Kekhawatiran program andalan Presiden Prabowo Subianto ini terhambat pun mencuat.
"Terus terang, kita akan memerlukan konsolidasi politik besar-besaran. Politik kita ini sudah kacau, raja kecil ini terlalu banyak," tegas Fahri. Saking frustasinya, ia bahkan sempat mengusulkan agar Pilkada 2024 menjadi yang terakhir, mengingat banyaknya kepala daerah yang dinilai menghalangi pembangunan. "Orang-orang keras kepala di mana-mana itu banyak, ini enggak boleh dibiarkan ada," tambahnya.
Sebagai solusi, Kementerian PKP berjanji akan membuat aturan yang lebih jelas dan efisien untuk mempercepat proses birokrasi. Fahri juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang menghambat program ini, tak peduli siapa pun pejabatnya. "Kalau ada yang main-main, itu akan tersingkirkan. Kalau di luar ada seperti itu (pejabat yang mempersulit), ya mohon maaf, dilaporkan saja. Bupati mana, wali kota mana, sampaikan!" serunya.
Fahri menyayangkan persaingan antar kepala daerah yang justru merugikan rakyat. "Antara bupati, wali kota, dan gubernur ini bersaing memperebutkan rakyat. Untuk apa? Rakyatnya enggak terlayani kok, (pejabat daerah) berkelahi saja," tutupnya. Program 3 juta rumah, yang menargetkan pembangunan 2 juta rumah di desa dan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun, menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tinggalkan komentar