NonstopNews – Ekonomi – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, menuai kekhawatiran dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo, mengungkapkan potensi PHK massal dan terhambatnya penciptaan lapangan kerja baru sebagai dampak langsung kebijakan tersebut.
Menurut Shinta, kenaikan UMP yang cukup signifikan di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan domestik akan meningkatkan biaya produksi secara drastis. Hal ini, lanjutnya, akan mengurangi daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional. "Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen ini dikhawatirkan akan memicu gelombang PHK dan menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru," tegas Shinta dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11).
Apindo pun mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci terkait dasar penetapan kenaikan UMP tersebut. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan masukan dari dunia usaha agar kebijakan yang diterapkan efektif dan berkelanjutan. Apindo sendiri sebelumnya telah mendorong pemerintah untuk menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai acuan, karena dinilai lebih adil bagi pekerja dan pengusaha. "Namun, masukan dari dunia usaha sepertinya belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini," ujar Shinta dengan nada kecewa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen di Kantor Presiden. Angka tersebut merupakan hasil kesepakatan setelah berdiskusi dengan perwakilan buruh, melebihi usulan awal Menteri Ketenagakerjaan sebesar 6 persen. "Setelah berembug dengan pimpinan buruh, kita putuskan untuk menaikkan upah minimum rata-rata nasional 6,5 persen," kata Prabowo. Keputusan ini kini menimbulkan polemik dan mengantarkan masa depan dunia usaha di Indonesia pada titik kritis.
Tinggalkan komentar