Syarikat Islam: Mengawal Persatuan Ummat untuk Pemilu Damai
NONSTOPNEWS.ID – Jelang perayaan Milad ke 118, Syarikat Islam (SI) akan menggelar silaturahmi dan pengajian nasional pada hari Sabtu besok (7/10/2023).
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Syarikat Islam, Ferry Juliantono, acara yang diperkirakan akan dihadiri oleh 50 kaum Syarakat Islam yang berasal dari perwakilan SI seluruh Indonesia itu, akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dengan tema “Meneguhkan Peran Syarikat Islam dalam Membangun Bangsa”.
Kata Ferry, kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi perhelatan pemilu/pemilihan (kepala daerah) tahun 2024 mendatang yang eskalasinya sekarang kian memanas. Dimana fenomena politik yang destruktif yang saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong (hoax), dan politik uang sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan.
Senada, Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menghimbau kepada para kontestan maupun pendukungnya agar berperilaku politik secara beradab dan lebih mengedepankan adu gagasan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan bangsa.
Disamping itu bagi penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya bekerja secara independen, imparsial, dan profesional sesuai kerangka hukum yang berlaku serta penyelenggara negara (TNI, POLRI, dan ASN) untuk menjaga netralitasnya. Hal yang paling penting, bahwa pemilu bagi kaum Syarikat Islam harus dijadikan sebagai momentum terjalinnya persatuan ummat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan damai.
Selain masalah pemilu, Hamdan Zoelva juga menyoroti fenomena penegakan hukum dewasa kini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hukum yang sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapapun dan berkeadilan, bukan menindak para pihak yang berseberangan dengan selera yang memiliki kekuasaan.
Penegakan hukum, semestinya harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan tak memihak yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip prinsip-prinisp negara hukum yang berkeadilan.
Sementara menyoroti peringatan akan adanya krisis pangan dunia dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang disebabkan karena perubahan iklim. Dimana sudah ada 22 negara membatasi ekspor bahan makanan dan pada sisi lain kondisi di dalam negeri yang sedang dilanda kemarau akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.
Oleh karena itu, pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah strategis memastikan ketersediaan pangan dalam negeri imbuh Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Terkait dengan konflik agraria sebagai akibat kebijakan pembangunan ekonomi seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau, Ferry meminta pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi.
Karena itu pendekatan dialog kepada masyarakat menjadi kata kunci sebagai penghargaan terhadap masyarakat hukum adat. (rls)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
