NonstopNews – Ekonomi – Pemerintah berencana menggelontorkan bantuan sosial (bansos) berupa subsidi listrik untuk masyarakat menengah ke bawah. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai langkah antisipasi sebelum kenaikan PPN 12 persen diberlakukan. Luhut menekankan, bansos berbentuk subsidi listrik dipilih karena dianggap lebih efektif dan minim risiko penyalahgunaan, berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti judi.
"Kalau diberikan BLT ke rakyat takut dijudikan lagi nanti," ujar Luhut dalam keterangannya. Ia menambahkan, penyaluran subsidi listrik lebih mudah karena data konsumen listrik terbilang lengkap. Pemerintah tengah menghitung besaran subsidi, kemungkinan menyasar pelanggan dengan daya 1.200 watt ke bawah, termasuk mereka yang menunggak pembayaran selama 2-3 bulan.
Meskipun Luhut belum mengumumkan jadwal penyaluran bansos subsidi listrik, ia memastikan rencana kenaikan PPN 12 persen hampir pasti ditunda. Kebijakan ini diambil agar masyarakat lebih siap menghadapi dampak kenaikan PPN. "Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus)," jelasnya.
Rencana kenaikan PPN 12 persen yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk serikat buruh yang mengancam akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tetap ngotot menaikkan PPN tanpa diimbangi kenaikan upah. Selain itu, petisi penolakan kenaikan PPN juga bergema di media sosial, dengan warganet khawatir kenaikan harga barang kebutuhan pokok akan semakin memberatkan perekonomian masyarakat.
Menanggapi penolakan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa protes tersebut muncul karena masyarakat belum mengetahui adanya stimulus yang tengah disiapkan pemerintah. Ia berharap setelah stimulus dirapatkan dan diputuskan Presiden, masyarakat akan lebih memahami kebijakan pemerintah.
Tinggalkan komentar