Soal Temuan BPK pada 13 Proyek DPUPR Kota Tangerang Tahun 2021, DPRD Pelit Bicara, Pengamat: Manfaat Jalan Itu untuk Siapa?

Soal Temuan BPK pada 13 Proyek DPUPR Kota Tangerang Tahun 2021, DPRD Pelit Bicara, Pengamat: Manfaat Jalan Itu untuk Siapa?
Gedung DPRD Kota Tangerang

NONSTOPNEWS.ID - 13 proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2021 yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tak sesuai spesifikasi, terus menjadi sorotan sejumlah pihak.

Sayangnya hingga saat ini, pihak eksekutif Kota Tangerang, khususnya DPUPR kota seribu industri dan sejuta jasa ini, belum juga membuka suara terkait temuan BPK tersebut.

Senada, legislator di kota ini pun belum mau banyak berkomentar, alias pelit bicara. Pasalnya, ketika diminta tanggapan oleh Nonstopnews.id, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo hanya mengarahkan untuk mengkonfirmasikan masalah yang ditanyakan ke Komisi IV.

"Jadi garis besarnya gini ya.. tapi nanti kamu cek ke Komisi IV, jadi prinsipnya di Komisi IV itu kemaren, itu ada hearing dengan PU, kalau kami pimpinan ataupun Dewan pada umumnya pasti mendorong adanya perbaikan-perbaikan jalan yang rusaklah pada ruas jalan yang memang sudah kurang layak atau rusak agar perlu dilakukan perbaikan," ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (29/8/2022).

.

Karikatur: Kok pelit bicara sih Pak? ... 

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Sumarti  dan wakilnya, Tasril Jamal, keduanya ketika dikonfirmasi, juga belum berkomentar terkait temuan BPK dalam proyek perbaikan jalan yang tak sesuai spesifikasi tersebut. 

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik, Tamil Selvan menyampaikan, bahwa poin penting penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain; kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan kegiatan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

"Poin penting yang harus dipahami adalah masalah manfaat dari sisi anggaran. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi manfaat jalan itu justru sebesar-besarnya untuk kepentingan korporasi. Ini yang sangat harus diperhitungkan," jelas Tamil melalui pesan WhatsAppnya, Selasa (30/8/2022).

Untuk diketahui, hingga berita ini dipublish, Nonstopnews.id masih terus mencari informasi lebih dalam perihal masalah terkait.(Najib)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS