Sinergi Kolaborasi Kejati dan PT. Bank Banten untuk Restrukturisasi serta Penguatan Bank Banten

Sinergi Kolaborasi Kejati dan PT. Bank Banten untuk Restrukturisasi serta Penguatan Bank Banten
Disaksikan Pj Gubernur Al Muktabar, Kejati dan PT. Bank Banten besinergi dan berkolaborasi untuk restrukturisasi serta penguatan Bank Banten

NONSTOPNEWS.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten disaksikan Pj Gubernur Banten dan Perwakilan DPRD Banten serta seluruh OPD di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten telah melakukan kegiatan penguatan PT. Bank Banten yang bertempat di Pendopo Gubernur Banten KP3B, pada Kamis (11/8/2022) kemarin.

Pada acara yang juga dihadiri oleh para Asisten beserta staf Kejati Banten tersebut, Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, telah menyerahkan permohonan Pendampingan Hukum Pelaksanaan Pemisahan Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) dari PT. Banten Global Development (PT. BGD) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten,  Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan dilanjutkan dengan Penyerahan Permohonan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum Penyelesaian Permasalahan Piutang Macet PT. Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) dari Direktur Bank Banten kepada Kajati Banten yang disaksikan oleh Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar.

Kajati Banten dalam sambutannya menyampaikan, langkah hukum strategis guna mendukung penguatan Bank Banten melalui pendampingan hukum kepada Pemprov Banten dalam pemisahan Bank Banten dari entitas PT. Banten Global Developments, dan bantuan hukum kepada Bank Banten dalam penyelesaian piutang kredit bermasalah.

“Langkah penyelesaian permasalahan hukum berkaitan dengan PT. Banten Global Developments (PT BGD) sebagai holding company atau induk perusahaan dari Bank Banten, sudah sangat mendesak untuk dipetakan dan dapat segera mendapatkan solusi konstruktif. Hal dimaksud sebagai entry point dalam langkah strategis restrukturisasi kepemilikan Bank Banten melalui pemisahan Bank Banten dari PT. BGD, dengan melakukan aksi korporasi (corporate action) dan kebijakan penyertaan modal langsung Pemprov Banten pada Bank Banten,” kata Kajati Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

“Terjadinya kredit bermasalah (non performance loan/NPL) pada Bank Banten bukan hanya berakibat menimbulkan kerugian secara keuangan (financial lost), namun juga akan memberikan pengaruh pada kesehatan bank, menurunkan tingkat kepercayaan nasabah penyimpan dan menjadi penyebab timbulnya rush, akhirnya dalam lingkup yang luas dapat mempengaruhi keuangan dan perekonomian daerah. Sehingga diperlukan langkah hukum strategis guna mendukung penguatan Bank Banten,”, ujar Leo Simanjuntak sapaan akrab Kajati Banten.

Mengingat secara faktual permasalahan kredit macet yang terjadi, tidak hanya sekedar permasalahan risiko bisnis belaka, namun terdapat juga yang lebih disebabkan penyimpangan atas regulasi perbankan, termasuk di dalamnya ketaatan pada prinsip kehati-hatian dan pemberian kredit yang sehat, yang secara hukum adanya perbuatan melawan hukum pidana oleh pelaku perbankan sebagai kreditur dan nasabah kredit sebagai debitur yang dikualifikasi sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Seperti halnya, penyidikan kasus pemberian Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi oleh Bank Banten kepada PT HNM pada tahun 2017 sebesar Rp 65 Milyar.yang sampai saat ini sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten,

Kajati Leo Simanjutak menyambut baik inisiasi dari Pj Gubernur Al Muktabar yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejati Banten untuk memberikan pendampingan hukum dalam pemisahan Bank Banten dari PT BGD, demikian halnya dengan Direktur Utama Bank Banten yang juga telah mempercayakan untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dari Kejati Banten dalam penanganan perbaikan, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (NPL) di Bank Banten. 

“Perbaikan, penyelamatan dan penyelesaian atas kredit  bermasalah dimaksud, tentunya yang sebangun dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta di bidang Pidana, dalam hal ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pidana. Tujuan utamanya (ultimate goal) adalah pengembalian dan pemulihan kerugian Bank Banten.”

“Sekali lagi saya tegaskan, apa yang kita ikhtiarkan bersama hari ini dalam kerangka sinergi dan kolaborasi untuk restrukturisasi dan mendukung kemajuan perekonomian daerah Banten,” ujar Kajati Banten Leo Simanjuntak.

Lanjutnya, oleh karena itulah inistiatif dalam rangka restrukturisasi dan penyehatan serta penguatan Bank Banten akan segera kita tindaklanjut secara cepat, tepat dan terukur dengan melakukan beberapa kegiatan seperti ekspose, kemudian penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan keputusan terkait kredit yang terindikasi perbuatan melawan hukum korupsi.

“Pada prinsipnya kita ingin segera mengembalikan dan memulihkan kerugian Bank Banten dan/atau keuangan Pemerintah Provinsi Banten,” tandas Leo Simanjuntak. (N’stop)


IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS