Sekretaris Bara JP Minta Gubernur Riau Tak Ikut Tutup Mata Soal Kenaikan Tarif Parkir di Pekanbaru

Sekretaris Bara JP Minta Gubernur Riau Tak Ikut Tutup Mata Soal Kenaikan Tarif Parkir di Pekanbaru
Sekretaris Barisan Jokowi Presiden / Jalan Perubahan (Bara JP), Boyke Parpati

NONSTOPNEWS.ID – Sekretaris Barisan Jokowi Presiden / Jalan Perubahan (Bara JP), Boyke Parpati meminta Gubernur Riau untuk ikut serta menyelesaikan masalah kenaikan tarif parkir tepi jalan umum (onstreet) di Kota Pekanbaru yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurut Boyke, polemik kenaikan tarif parkir yang terjadi akibat diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 41 Tahun 2022, sebagai perubahan dari Perwako No. 148 Tahun 2020 tentang Kenaikan Retribusi Parkir Jalan Umum perlu disudahi.

"Menurut saya, Pak Syamsuar tidak boleh abai atas keluhan masyarakat Pekanbaru terkait kenaikan tarif parkir sekarang, karena baik DPRD Kota dan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru belum memberi solusi atau tindakan kongkrit atas polemik yang terjadi", kata Boyke, Senin (19/9/2022).

Mengutip Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 120 tahun 2018 perubahan dari Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan posisi Gubernur adalah sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dapat melakukan pembatalan terhadap peraturan Bupati /Wali Kota sesuai mekanisme pembatalan yang diataur dalam pasal 142 dan beberapa pasal berikutnya.

"Dalam rancangan pembentukan peraturan kepala daerah (Perkada) harus digarisbawahi Perkada bukan Perda, Gubernur didaulat sebagai wakil pemerintah pusat, yang menyiapkan fasilitasi bagi kepala daerah untuk pembentukan peraturan Bupati/Wali Kota. Dan, Gubernur juga diberi kewewenang untuk membatalkan Perkada tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku", jelasnya.

Berdasarkan Permendagri tersebut, lanjut Boyke, DPD Bara JP Provinsi akan berkirim surat kepada Gubernur untuk membatalkan Perwako No. 41 Tahun 2022.

"Senin ini akan kita kirim surat kepada Pak Gubernur, harapan kita,  berdasarkan dalih dan bukti yang kita sampaikan, Pak Gubernur sepakat untuk membatalkan Perwako tersebut," ucap Boyke.

Untuk langkah hukum lainnya, ia mengatakan akan menunggu putusan dari Gubernur, baru kemudian menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kita masih menghormati Pak Gubernur dan menjaga marwah Riau ini, jadi kita tunggu seperti apa putusan Pak Syamsuar. Janganlah sampai ke Mendagri dulu, biarlah ini menjadi urusan internal Pemerintahan Provinsi Riau", bebernya.

Menurut Boyke, bentuk langkah hukum demikian dapat berupa pelaporan ke pihak anti rasuah atau mendorong para pihak terkait mengembalikan seluruh dana yang dikutip dari kenaikan tarif parkir tersebut kepada pemerintah kota atau dikembalikan kembali kepada masyarakat. Bisa saja juga dengan skema lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kita optimis, Pak Syamsuar akan berpikir jernih dalam memutuskan Perwako tersebut, karena ini kepentingan masyarakat Pekanbaru dan Marwah Riau sendiri", harap Boyke.

Tidak lupa, Boyke menyampaikan untuk DPRD Pekanbaru bersama-sama dengan PJ Wali Kota Pekanbaru juga meminta kepada Gubernur untuk membatalkan Perwako kenaikan tarif parkir tersebut.

"Jika benar ketua DPRD Pekanbaru tidak menerima pemberitahuan akan kenaikan tarif parkir dari Firdaus alangkah eloknya bergandengan tangan bersama Pj Wali Kota untuk meminta membatalkan kenaikan tarif parkir demi kepentingan masyarakat," tandasnya. (Dian)


IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS