NonstopNews – Ekonomi – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tampaknya akan mengalami perubahan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memberi sinyal kuat bahwa kenaikan tersebut hampir pasti ditunda. Pernyataan ini disampaikan Luhut usai mencoblos di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11), seperti dikutip dari detikfinance.
Menurut Luhut, penundaan ini terkait dengan pembahasan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang berpotensi terdampak kenaikan PPN. "Ya, hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus)," ujarnya. Ia menjelaskan, penolakan publik terhadap kenaikan PPN disebabkan kurangnya informasi mengenai stimulus yang tengah disiapkan pemerintah.
Luhut menambahkan, stimulus tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto. "Karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ," jelasnya.
Bentuk stimulus yang dipertimbangkan, lanjut Luhut, adalah subsidi listrik, bukan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah. "Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang yang mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah," tambahnya.
Luhut memastikan, anggaran negara mencukupi untuk membiayai bansos tersebut. "Di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa," tegasnya. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menghindari penambahan beban pada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada strategi mengurangi beban tersebut dan mengoptimalkan dana untuk menggerakkan ekonomi lapisan bawah.
Tinggalkan komentar