TAPD dan Banggar Bahas Rasionalisasi Anggaran, Kepala Bappeda Tangsel No Comment

TAPD dan Banggar Bahas Rasionalisasi Anggaran, Kepala Bappeda Tangsel No Comment (Ilustrasi/ist)

NONSTOPNEWS.ID - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020, terkait dampak wabah Virus Corona Disease (Covid-19).

Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Eki Herdiana, enggan berkomentar ketika ditanya perihal terkait. Terlebih saat ditanya adanya pergeseran anggaran dari salah satu dinas non teknis ke dinas teknis sebesar 11 milyar lebih, dirinya pun tak menjawab.

“No Coment, ngobrolnya dikantor aja ya,” ujarnya, digedung DPRD Kota Tangsel, Selasa (12/5/2020).

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid, menjelaskan bahwa adanya rasionalisasi anggaran pada APBD Tangsel adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, dan diteruskan melalui intruksi Walikota Tangsel No.910/1154/BPKAD).

“Ya ini kan tindak lanjut dari SKB dua Menteri, tentunya ini harus dilanjuti oleh Pemerintah Daerah, kita mengapresiasi temen-temen dari Pemerintah Kota (Pemkot) termasuk terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU)nya yang tidak ditunda, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel sebagai bentuk tindak lanjut SKB dua Menteri itu sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan ketentuan yang memang ditentukan oleh Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Abdul Rasyid juga mengatakan, pergeseran anggran tidak hanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel, tapi secara keseluruhan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tangsel.

“Pergeseran itu tidak hanya di Dindikbud ya saya kira seluruhnya, termasuk sekretariat DPRD itu terjadi karena memang itu ketentuan yang berkaitan dengan 50 persen minimal dari sisi APBD itu yang dilakukan pergeseran, karena memang kondisi covid ini berdampak kepada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.

Sebelumnya, aktifis anti korupsi dan pemerhati kebijakan publik dari Tangerang Transparency Public Watch (TRUTH), Jufry Nugroho, mengatakan perlunya ada pengawasan terhadap rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkot Tangsel agar tepat sasaran peruntukannya, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Tangsel.

“Saat ini memang kondisi serba sulit, numun bukan berarti nantinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, rasionalisasi atau pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel perlu kita awasi bersama. Saya juga mendorong DPRD dan lembaga lain seperti Kejaksaan Negeri Tangsel untuk mengawasi dengan ketat, karena ini sangat rentan sekali, dan dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” pungkasnya. (kb)