Soal Kasus Korupsi Rumah DP 0 Persen, Wagub DKI Jakarta : Kami Tunggu Hasil KPK

 Soal Kasus Korupsi Rumah DP 0 Persen, Wagub DKI Jakarta : Kami Tunggu Hasil KPK (Istimewa)

NONSTPNEWS.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal kasus dugaan korupsi rumah DP 0 persen yang menyeret PT Pembangunan Sarana Jaya. Ariza menyebut Anies Baswedan dan dirinya tidak mengetahui proses pengadaan tanah oleh PT Pembangunan Sarana Jaya. Salah satunya di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur dan akan menunggu hasil penyidikan KPK.  

Dikatakan Ariza, pihaknya mengatakan menunggu hasil penyidikan KPK atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan yang menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

"Kami menunggu hasil dari KPK. Kami tidak ingin mendahului, kami beri kesempatan pada Saudara Yoory untuk mengklarifikasi, menjelaskan fakta dan data setelah itu baru nanti kami diskusikan," kata Ariza di Jakarta, Jumat (13/3/2021).

Saat ini, Yoory C Pinontoan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Dirut Sarana Jaya, kemudian Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di gelembungkan (markup), salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi (m2) yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA), selain itu, penyidik juga menetapkan PT AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Indikasi kerugian negara sebesar Rp100 miliar terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.

Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. (RN/Red)