Reses Anggota DPRD Tangsel Terima Keluhan Bansos Corona Amburadul

Reses Anggota DPRD Tangsel Terima Keluhan Bansos Corona Amburadul (Anggota DPRD Kota Tangsel, Drajat Sumarsono (tengah memakai jaket) saat melakukan reses ke rumah warga/kibo)

NONSTOPNEWS.ID - Salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Drajat Sumarsono, menerima banyak pengaduan soal penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak kebijakan pengananan wabah Virus Corona Disease (Covid-19, saat menggelar resesnya di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Rabu (6/5/2020) malam.

Untuk diketahui, reses yang digelar oleh Drajat dilakukan dengan skema door to door, mengingat adanya protokol kesehatan terkait Covid-19, dimana terdapat larangan melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak.

“Saya sudah berkeliling ke beberapa RW di Pondok Cabe Ilir, seluruh kepala lingkungan aspirasinya seragam. Yaitu soal bansos yang amburadul. Satu kelurahan ini sampai sekarang belum kenerima Bansos. Sementara janji pemerintah itu dibagikan pada 4 Mei kemarin,” ungkap Drajat, melalui sambungan telepon selulernya.

Berdasarkan aduan warga sekitar, Drajat mencontohkan persoalan penyaluran Bansos Covid-19, yakni tidak tercovernya jumlah penerima secara maksimal dengan jumlah kuota yang diusulkan oleh pihak Kelurahan.    

“Sementara warga yang nantinya dipastikan tidak menerima ini kan tahunya itu mereka sudah terdata dan menunggu bansos datang. Tetapi hasil verifikasi mereka tidak dapat, ini akan timbul kecemburuan sosial baru di bawah. Banyak kasus di daerah para kepala lingkungan seperti RT dan RW akhirnya ribut dengan warga karena rusaknya persoalan data ini,” tegasnya.

Drajat mengaku telah menghubungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Eki Herdiana, menyelesaikan persoalan data penerima Bansos yang dianggapnya masih berantakan.

“Saya sudah hubungi Kepala Bapedda untuk segera membereskan ini, karena ini dampaknya ialah konflik sosial di lingkungan. Bahkan ada ancaman para kepala lingkungan mereka akan lepas tanggung jawab terkait Bansos ini, karena mereka juga takut dituduh korupsi bansos karena ada yang terdata tapi nantinya tidak dapat,” ungkapnya.

Drajat juga mengatakan, usai kegiatan Reses nantinya dirinya akan menyurati secara resmi ke Pemerintah Kota Tangsel terkait aspirasi masyarakat soal Bansos tersebut.

“Secara kelembagaan akan kami surati. Karena saya takut teman-teman dewan yang saat ini sedang Reses juga mendapatkan keluhan yang sama. Sekali lagi ini dampaknya konflik sosial jika persoalan data penerima bansos ini tidak dilakukan secara transparan,” pungkasnya. (Kb)