Ortu Siswa Nilai PPDB SMA di Banten Penuh Cuan, Pengamat: Kesalip Siswa Titipan

Ortu Siswa Nilai PPDB SMA di Banten Penuh Cuan, Pengamat: Kesalip Siswa Titipan (Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 di Banten menuai kekecewaan mendalam dikalangan orang tua siswa. Orang tua siswa kecewa lantaran merasa dibohongi dan proses PPDB dinilai penuh dugaan permainan dengan jasa titipan memakai uang pelicin.

Bukan tanpa pasal, ketika sudah mendaftar melalui jalur online, siswa yang seharusnya sesuai zonasi dan prestasi gagal diterima di sekolah menengah atas (SMA) negeri yang dituju.

"Anak saya sudah mendaftar di SMA Negeri 9 Kota Tangerang saat pendaftaran, beberapa waktu lalu pas pengumuman gak lolos. Padahal sesuai dengan zonasi," ungkap salah seorang orang tua siswa, warga kelurahan Kunciran, kecamatan Pinang Kota Tangerang, yang enggan disebutkan namanya, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, ada yang aneh karena ketika pengumuman web aplikasi informasi kelulusan pendaftaran siswa sedang eror. Ketika ditanya perihal tersebut, orang tua siswa tersebut malah ditawarkan lewat jalur belakang (melalui calo-red) dengan harus menyiapkan sejumlah uang yang jumlahnya hingga 13 juta rupiah.

"Jadi gak jelas penerimaan jalur zonasi prestasi atau yang lainnya. Yang ada kalau mau masuk harus menyiapkan uang," ujarnya dengan nada kesal dan sedih, ketika ditemui Nonstopnews.id, Jumat 23 Juli 2021.

Hal yang sama dirasakan oleh AA. Orang tua siswa yang bekerja sehari-hari sebagai karyawan swasta ini, juga mengeluhkan soal maraknya siswa titipan yang menurutnya menjadi biang kegagalan anaknya tidak diterima di SMA 9 Kota Tangerang.

Dia menambahkan, informasi yang didapat olehnya dan dari sejumlah ortu siswa yang lain meskipun anaknya tidak terdaftar tetapi bisa lolos diterima di sekolah negeri tersebut.

"Parameter kelulusan pendaftaran siswa SMA/SMK Negeri di Banten bikin bingung. Gak jelas, anak saya yang daftar resmi dan mempunyai prestasi kok tidak masuk," jelas warga Kunciran Indah ini.

Sementara dikofirmasi soal hal tersebut, menurut Adib Miftahul, Pengamat Kebijakan Publik, menyebutkan walaupun sudah diamandemen, Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 31 tetap membela kepentingan dasar pendidikan untuk rakyat.

"Jadi yang untung bisa masuk sekolah negeri orang yang punya cuan (uang,red) mas. Yang miskin tersisih. Kalau sekolah di swasta orang yang tidak mampu berfikir dua kali. Akhirnya meski dipaksakan masuk mundur di tengah jalan karena biaya, malah jadi pengangguran," tukasnya.

 

Dia juga menyebut bahwa persoalan penyelenggaraan PPDB di Banten di tingkat SMA dan SMK Negeri kerap mengantongi persoalan.

"Beberapa waktu lalu sempat dipanggil ombusdman. Sebab ada masalah saat prosesnya," ungkap Adib.

Tambah Adib, Ombudsman telah mengumumkan tujuh temuan. Yakni terkait website yang tidak bisa diakses terbuka oleh pendaftar. Website yang tak kunjung diperbaiki, kesimpangsiuran informasi pendaftaran, hingga tidak disediakannya kanal pengaduan untuk calon siswa.

Dia menambahkan, error secara sistem bisa saja dilakukan sengaja. Lantaran memberi peluang siswa titipan. Jadi, yang otomatis dikorbankan orangtua yang mendaftar secara murni.

"Ditengah badai covid-19 seperti ini ortu siswa yang mempunyai penghasilan pas-pasan jika bersekolah di swasta sangat menguras biaya. Ini peran Pemprov Banten seperti tidak ada," jelasnya.

Jika sistem PPDB Online 2021 masih belum memadai secara sistem dan SDM maka tahun ajaran baru selanjutnya berpotensi mengantongi masalah lagi. (Red)