Banten Dapat Penghargaan Pencegahan Korupsi, Lebak Juara Jalan Rusak

Banten Dapat Penghargaan Pencegahan Korupsi, Lebak Juara Jalan Rusak
Banten Dapat Penghargaan Pencegahan Korupsi, Lebak Juara Jalan Rusak
(Eag/nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia (Harkodia) kemarin, Senin (9/12/19), pemerintah provinsi Banten mendapat penghargaan sebagai provinsi yang getol melakukan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, prestasi itu tak diikuti pemerintah kabupaten dibawahnya.

Seperti jalan kewenangan pemerintah kabupaten Lebak di ruas Sukahujan-Citepuseun, yaitu penghubung Kecamatan Cihara dengan Cigemblong sepanjang 12 kilometer misalnya. Jalan tersebut dinilai layak diberikan penghargaan sebagai ruas jalan terburuk di wilayah Lebak Selatan. 

Hal tersebut diungkapkan Roja'i Aktivis Aliansi Muda Banten Selatan (AMBS), sebagai sindiran, Selasa, (10/12/2019).

Menurut Roja'i, penghargaan yang dinilai layak untuk infrastruktur jalan tersebut agar selaras dengan keberhasilan Bupati Lebak dalam mendapatkan beberapa penghargaan sebagai kepala daerah. 

"Kami sarankan, Bupati Lebak seharusnya memberikan penghargaan untuk ruas jalan Sukahujan-Citepuseun Kecamatan Cihara. Penghargaan tersebut agar kesedihan warga terobati dengan kondisi infrastruktur jalan yang seperti itu. Rusak dan tak diperbaiki," ujar Roja'i melalui pesan tertulisnya. 

Ia mengaku sudah jenuh dengan dengan lambannya laju pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Lebak terutama dalam infrastruktur jalan.

"Kasihan masyarakat ketika musim hujan seperti ini. Ruas jalan seperti kubangan, tak layak pakai dan menghawatirkan. Kami merasa aneh dengan kondisi infrastruktur jalan sepeti itu tapi tak ada sentuhan dari pemerintah sudah beberapa tahun ini. Harusnya Pemkab Lebak hadir ditengah-tengah kesulitan masyarakat," ucapnya. 

Roja'i berharap Pemkab Lebak akselarasi pembangunannya diutamakan, terutama ruas jalan Sukahujan-Citepuseun penghubung Kecamatan Cihara dengan Cigemblong agar segara dibangun. 

"Iri melihat ruas jalan kewenangan provinsi dan nasional, akselarasi pembangunannya cepat. Tapi tidak dengan yang menjadi kewenangan kabupaten. Lamban dan dinilai tak peduli," ungkapnya. (eag)