Pemkot Tangsel, Kalau Bisa Untung Kenapa Harus Rugi?

Pemkot Tangsel, Kalau Bisa Untung Kenapa Harus Rugi?
Tilik Si Kibo

NONSTOPNEWS.ID - Pendapatan, secara awam diartikan sebagai hal-hal yang berbau materi. Dalam pandangan awam pula, baik itu pribadi atau perseorangan serta keluarga, masing-masing akan memaksimalkan pendapatannya dalam rangka memenuhi keperluan atau kebutuhan serta keinginan yang ingin diwujudkan.

Dalam lingkup pribadi, lelaki atau pun wanita yang hidup mandiri dan produktif apapun pekerjaan atau profesinya, tentu sudah dapat ditebak besaran jumlah pendapatannya, baik per hari, perbulan, dan per tahun, sebut saja Pendapatan Asli Pribadi (PAP). Bahkan, pendapatan lain-lain, baik dalam tanda kutip atau pun di luar tanda kutip.

Hal ini juga tak jauh berbeda dengan lingkup keluarga, contohkan saja sebuah keluarga kecil, pendapatan baik itu dari suami atau pun istri masuk dalam pendapatan keluarga, sebut saja dengan istilah Pendaptan Asli Keluarga (PAK). Pun dapat pula menghasilkan pendapatan-pendapatan lain seperti dalam lingkup pribadi.

Baik itu lingkup pribadi atau pun keluarga, pendapatan digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan hidup. Biasanya, agar seimbang, belanja tentunya disesuaikan dengan pendapatan, supaya tak memiliki hutang.

Namun, ketika pendapatan tetap tidak mencukupi keperluan, kebutuhan dan keinginan, adakalanya pribadi atau pun keluarga itu mencari pendapatan sampingan atau tambahan. Misalnya dengan kerja tambahan atau paling tidak berdagang untuk mencukupi kebutuhan, keperluan, dan keinginan tertentu.

Lalu bagaimana dengan pendapatan dalam lingkup yang lebih besar dan luas, seumpama dalam sebuah Pemerintahan daerah? Seperti Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, dikenal sebagai kota barang dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sebelum bicara pendapatan sebuah daerah seperti Tangsel, baiknya terlebih dahulu dikesampingkan rumus-rumus ekonomi yang bisa membuat tukang martabak beralih profesi jadi tukang kecap.

Sama dengan daerah lain, pendapatan daerah Kota Tangsel tergolong dalam tiga jenis yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

PAD terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah.

Untuk lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Layaknya lingkup pribadi dan lingkup keluarga apabila ada kesempatan mendapatkan untung di luar pendapatan tetapnya, pastinya kesempatan itu tak akan disia-siakan, mengingat sifat dasar manusia yang tidak pernah ada puasnya.

Begitupun seharusnya bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan sebagai perangkat yang menjalankan, mengatur, dan menjalankan roda Pemerintahan daerah.

Ketika ada peluang mendapatkan pendapatan yang lebih dari semestinya, logika sederhananya Pemkot Tangsel tak akan melewatkan peluang itu. Sebab, melihat kondisi kebutuhan pembangunan dan pelayanan di Kota Tangsel terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan faktor lainnya.

Lalu dimanakah peluang pendapatan itu? Pertanyaan itu dapat terjawab jika kita melihat dari sisi jenis lain-lain pendapatan yang sah pada pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang disewakan kepada pihak tertentu.

Pada lain-lain pendapatan yang sah, disektor sewa BMD atas pemanfaatan BMD berupa tanah atau lahan oleh pihak tertentu. Dimana sebelumnya, Pemkot Tangsel telah menjalankannya sewa BMD atas pemanfaatan lahan parkir milik daerah oleh pengusaha penyelenggara perparkiran, yang dilelang pada tahun 2020.

Atas uapaya tersebut, Pemkot Tangsel berhasil menambah pendapatan sekitar 20 miliar, dari sewa BMD atas pemanfaatan 14 titik parkir dengan durasi waktu sewa kurang lebih 3-5 tahun pada stiap titik lahan yang dimanfaatkan, dengan nilai sewa lahan rata-rata lebih kurang 100 ribu rupiah per meter.

Di era serba digital dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan internet sangatlah tinggi. Oleh karena itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan telekomunikasi menjadi sebuah keniscayaan.

Para pengusaha penyelenggara jaringan telekomunikasi yang bekerja sama dengan provider-provider ternama, seringnya memanfaatkan bagian jalan raya, saluran air, maupun pedestrian jalan, untuk meletakan jaringan telekomunikasi diantaranya seperti kabel Fiber Optic (FO) baik kabel FO udara dengan tiang penyangga atau pun kabel FO yang ditanam di bawah tanah.

Bagian jalan, saluran air, dan pedestrian yang dimanfaatkan untuk meletakan tiang penyangga dan kabel FO bawah tanah itu seringnya memanfaatkan jalan, saluran air, dan pedestrian milik Pemerintah yang merupakan aset Pemrintah daerah atau BMD.

Tercatat, panjang jalan milik Pemkot Tangsel yang merupakan aset daerah itu diperkirakan sekitar 406 kilo meter, dimana biasanya angka itu hanya berselisih tak begitu jauh dengan panjang saluran air dan pedestrian, sebab pembangunan jalan pastinya diikuti dengan pembangunan saluran air dan pedestrian.

Lalu, jika metode pemanfaatan lahan parkir milik Pemkot Tangsel oleh para pengusaha penyelenggara perparkiran melalui mekanisme sewa BMD diaplikasikan pada pemanfaatan bagian jalan, saluran air dan pedestrian oleh pengusaha jaringan telekomunikasi. Maka pertanyaan mengenai peluang pendapatan lain-lain itu tadi telah terjawab.

Patut diapresiasi setinggi-tingginya, Pemkot Tangsel telah memulai langkah itu. Dimana saat ini, pemanfaatan bagian jalan dan pedestrian Jalan Raya Ceger di Kecamatan Pondok Aren yang panjangnya sekitar 5 kilo meter, yang saat ini tengah dalam tahap penaksiran nilai harga sewa BMD.

Namun itu masih jauh dari kata maksimal, sebab masih ada ratusan kilo meter jalan, saluran air dan pedestrian yang dimanfaatkan oleh pengusaha penyelenggara telekomunikasi tanpa melalui mekanisme BMD.

Bayangkan, seperempat dari 406 kilo meter panjang jalan milik Pemkot Tangsel dikalikan dengan tarif sewa BMD semisalnya setengah dari tarif sewa BMD pada pemanfaatan lahan parkir. Kira-kira 100 kilo meter sama dengan 100.000 meter dikalikan tarif sewa sekira 50 ribu per meter, maka akan didapati hasil sebesar 50 miliar, lalu dikalikan dengan durasi kontrak sewa, sesuai kesepakatan nantinya.

Hitung-hitungan di atas hanya hitungan sederhana belaka, tetapi, tentunya dapat diperkirakan PAD yang akan masuk bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah dari sewa BMD pada pemanfaatan bagian jalan, saluran air dan pedestrian milik Pemkot Tangsel oleh pengusaha penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Jelas Pemkot Tangsel akan meraup untung dari situ, tinggal bagaimana Pemkot Tangsel dapat memaksimalkan peluang tersebut. Untuk persoalan ini Pemkot Tangsel hanya dihadapkan dua pilihan sederhana, pilih untung atau pilih rugi? (*)


IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS