Pemkot dan DPRD Tangsel Setujui Tiga Raperda, Raperda CSR? Padahal Masuk Propemperda

Pemkot dan DPRD Tangsel Setujui Tiga Raperda, Raperda CSR? Padahal Masuk Propemperda
Wakil Walikota Pilar Saga Ichsan dan Pimpinan DPRD Tangsel menandatangani draft Raperda

NONSTOPNEWS.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan persetujuan bersama terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Persetujuan dilakukan pada rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama Walikota dan DPRD Tangsel, terhadap Raperda pengelolaan keuangan daerah, Raperda pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, dan perubahan rancangan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di gedung DPRD Tangsel, Jalan Raya Puspitek, Setu (40/12/2021).

Diketahui, tiga Raperda tersebut merupakan Raperda yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Tangsel, dimana terdapat 23 Reperda yang jadi pembahasan.

Hingga saat ini, dari 23 Raperda, sebanyak 18 Raperda berstatus sudah selesai, yang mana 8 dari 18 Raperda sudah di lembar daerahkan. Kemudian, 3 Raperda masih dalam proses register, sisanya masih dalam tahap fasilitasi Pemerintah Provinsi Banten.

Disisi lain, salah satu Raperda yakni Rapaerda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) tak jelas nasibnya.

Berdasarkan keterangan sejumlah pihak, Raperda tersebut dibatalkan, ada pula yang menyebutkan Raperda tersebut ditunda.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tangsel, Wawan Syakir Darmawan mengatakan, bahwa Raperda tersebut ditunda. Namun, dirinya tidak dapat memastikan kapan akan dilanjutkan pembahasannya.

“Karna banyak fraksi yang menganggap cukup dengan Keputusan Walikota ataupun Peraturan Walikota, yang penting transparan.
Sementara ini belum bisa dilanjutkan, bukan berarti enggak dilanjutkan ditahun berikutnya,” ujarnya, usai menghadiri rapat paripurna tersebut.

“Suatu hari nanti dianggap penting itu dengan perda bisa ditingkatkan lagi. Untuk sementara ini tertunda. Kan gatau dikemudian hari ini menjadi Perda,” sambung Wawan.

Terpisah, Walikota Tangsel, Benyamin Davnie menyampaikan, bahwa Raperda CSR bukan dibatalkan. Melainkan memang tidak terjadi kesepakatan di internal DPRD Tangsel.

“Bukan dibatalkan, tapi memang tidak terjadi kesepakatan. Lima Fraksi menolak, dua Fraksi ingin dilanjutkan,” katanya, melalui sambungan WhatsApp, Selasa (28/12/2021).

Menurutnya, CSR sudah diatur oleh peraturan di atasnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Lanjut Benyamin, selama ini pelaksanaan CSR di Tangsel sudah secara langsung tanpa adanya Perda.

“Sebetulnya menurut saya sih, sebenarnya sudah cukup dengan keputusan Walikota untuk operasionalnya. Tapi umpamanya dewan menghendaki dibuatkan Perda ya kita enggak masalah sih kita ikutin aja,” pungkasnya.(Kibo)