Nasib Penyelenggaraan Perizinan Bangunan di Kota Tangerang Belum Jelas?

Nasib Penyelenggaraan Perizinan Bangunan di Kota Tangerang Belum Jelas?
Ilustrasi City Mall yang berubah fungsi menjadi RS Metro di Kota Tangerang

NONSTOPNEWS.ID - Seperti diketahui pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) yang mengkonversikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka secara otomatis hal tersebut akan memengaruhi regulasi terkait di daerah-daerah.

Di Kota Tangerang misalnya, regulasi mengenai PBG masih belum jelas, sebab regulasi berupa aturan atas hal tersebut belum dibuat oleh pemerintah kota yang dijuluki kota seribu industri ini.

Salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum mengacu pada UU CIPTAKER, serta  belum pastinya mengenai keberadaan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah saat dikonfirmasi mengatakan RTRW tidak harus diubah sebab yang berubah hanya penyebutannya saja tidak mencakup mekanismenya.

“Ya untuk mekanisme kan ada aplikasi OSS yang disediakan oleh DKPM pusat, ya udah gitu. Ya emang itumah namanya aja yang berubah IMB jadi PBG kalau mekanismenya mah tetap mereka harus melengkapi persyaratan-persyaratannya. Kalau RTRW mah ga ada urusannya, kalau RTRW kan dokumen yang mengatur tata ruang nah itu mengatur kelengkapan kalau dia sesuai apa engga, bisa diizinkan atau engga, tetap semua sama ga perlu diubah RTRW-nya,” ujar Arief, saat ditemui di acara diskusi publik bersama wartawan di Ruang VIP Umami Tangcity Mall, Jalan Raya Sudirman, Cikokol, Kota Tangerang, Jum’at (8/4/2022).

Sementara, menurut pandangan Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Juris Polis Institute, Faiqah Nur Azizah menjelaskan pasca UU Ciptaker ditetapkan, setiap daerah harus menyesuaikan RTRW-nya dengan aturan tertinggi, lantaran telah dihapusnya IMB dan digantikan dengan PBG.

“Harus diganti dan disesuaikan karena dalam Perda tersebut (Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tangerang) masih mengandung nomenklatur IMB. Sedangkan pasca UU ciptaker, IMB tidak berlaku lagi. Kedua aturan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain,” jelasnya, melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (12/4/2022).

Lebih lanjut, Faiqah menerangkan jika tidak adanya keselarasan antar aturan daerah dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya, maka akan ada permasalahan yang timbul salah satunya adalah ketidakpastian hukum.

“Karena kedua aturan tersebut memiliki keterkaitan maka secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh. Jika tidak segera dilakukan harmonisasi, akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Sebab sistem hukum Indonesia mengharuskan adanya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang berjalan beriringan. Jika salah satu tdk terpenuhi, dapat dipasikan tujuan hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan) itu tidak akan tercapai,” terangnya.

Mengenai ketidakpastian regulasi PBG, dapat dilihat pada salah satu proyek Rumah Sakit di Jalan Raya Mohammad Toha, Nambo Jaya, Karawaci, Tangerang.

 “Ini benar kok City Mall, cuma memang sekarang sudah jadi rumah sakit Metro namanya. Dari awal 2019 memang sudah bangkrut mallnya karena sepi pengunjung, terus 2021 mulai ada renovasi tuh baru kelar tahun ini, cuma belum ada peresmiannya,” ujar Adi Wijaya, sembari melayani pembeli di warungnya, Rabu (30/3/2022).

Untuk diketahui, pada UU Ciptaker, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 16 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengarahkan bagaimana mekanisme soal PBG.

Hingga berita ini dipublish, Nonstopnews.id masih menggali informasi lebih dalam mengenai hal terkait. (Win)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS