Komisi VI DPR RI: Bulog Harus Serius Pastikan Ketersediaan Stok Pangan
NONSTOPNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa Bulog harus serius dalam memastikan ketersediaan stok pangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan adanya data yang perlu disinkronisasi karena berperan penting terhadap kebijakan pangan masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Sarmuji saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di Sragen, Jawa Tengah.
“Kita (Komisi VI) datang untuk memastikan adanya sinkronisasi data terkait ketersediaan stok pangan. Kementerian Pertanian selalu mengatakan data stok pangan kita melimpah, namun kenyataan di lapangan tidak. Jika data dan di lapangan melimpah dan (kenapa) kita harus mengimpor. Itu sangat merugikan petani setempat, otomatis harga akan turun drastis. Jadi, hal ini penting sebagai bentuk verifikasi kita datang ke sini,” pungkas Sarmuji seperti dilansir Parlementaria, Jumat (18/11/2022).
Terlepas dari itu, Sarmuji melihat adanya manfaat praktis dari terobosan Rice Milling Unit (RMU) kepada petani sekitar. Langkah ini, tegasnya, perlu diapresiasi karena Bulog telah memberikan terobosan RMU yang terintegrasi. Sekaligus RMU ini, lanjutnya, bisa menjadi role model bisnis pertanian di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
“Saya senang hari ini bisa melihat langsung Rice Milling Unit yang sudah terintegrasi. Ada mesin pengeringnya, ada gudangnya, serta ada penggilingannya. Artinya, Bulog di Kabupaten Sragen ini sudah benar-benar proper (ideal). Saya harap Bulog terus upayakan kondisi ketersediaan pangan tetap stabil dan terpenuhi, agar rakyat tidak kekurangan kebutuhan pangan,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa Bulog juga harus melakukan pembelian yang cukup pada saat panen. Hal ini bertujuan supaya stok beras terjaga di gudang-gudang Bulog, serta harga yang lebih terjaga, khususnya di kalangan petani. “Kita harus siap pada saat harga beras naik. Bulog harus melakukan stabilisasi dengan mengeluarkan cadangan berasnya. Tetapi, hal ini juga harus didukung beberapa kebijakan mitra kami lainnya, termasuk Kementerian Pertanian,” tutupnya.
Sementara itu, dilansir dari CNNIndonnesia.com, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.
Pasalnya, Buwas, panggilan akrabnya, menuturkan stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.
Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.
Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target
"Dari target yang kita alokasikan, kita sudah kumpulkan semua penggilingan dengan mitra kita. Yang tadinya sudah disepakati sampai Desember 2022, kita bisa serap 500 ribu ton sudah ada kontraknya, tapi sampai hari ini kita hanya mampu menyerap 92 ribu ton," tutur Buwas, dilansir Antara, Rabu (16/11/2022) lalu.
Menurut Buwas, kelangkaan beras atau gabah di tingkat produsen karena produksi yang menurun. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah.
"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun. Karena di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga mempengaruhi jumlah yang akan panen," imbuh Buwas. (1st/*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
