Kinerja Wakil Rakyat Kota Tangerang 2021: Baru Empat Raperda yang Sah Jadi Perda, Segitu Doang?

Kinerja Wakil Rakyat Kota Tangerang 2021: Baru Empat Raperda yang Sah Jadi Perda, Segitu Doang?
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

NONSTOPNEWS.ID - Berdasarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, dapat dipastikan baru empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dapat dikatakan telah sah menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

Padahal, DPRD Kota Tangerang, telah menyepakati bahwa Propemperda pada 2021 itu sebanyak 20 Raperda, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 171/030/2020 sebagaimana telah di rubah dengan lampiran Keputusan 171/26-DPRD/2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan, Diki Ridzki Abadi, dari 20 Raperda dalam Propemperda yang telah diselesaikan hanya 12 Perda. Meski sebelumnya dirinya mengklaim ada 18 Raperda yang sudah disahkan.

"Dari 18 Raperda yang disebutkan kemarin itu yang sudah difasilitasi dan sudah diparipurnakan baru 12 tapi belum tentu langsung berlaku. Nomor dan draftnya tanya di bagian hukum, sedangkan kita hanya Paripurna aja," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (06/01/2022)

Terpisah, pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Sekretariat Daerah (Setda) Imah, mengatakan baru ada empat Reperda yang sudah disahkan menjadi Perda dan memiliki nomor registrasi.

"Dari 18 Raperda itu baru 4 Perda yang sudah memiliki nomor registrasi yaitu ada APBD 2022, pertanggung jawaban APBD 2020, APBD perubahan 2021, Perubahan RPJMD. Yang lainnya masih dalam tahap fasilitasi dan permohonan nomor registrasi di Provinsi," katanya.

Disisi lain, praktisi hukum dari Lembaga Juris Polis Intitute (JPI) Athari Farhani menjelaskan, Propemperda secara rinci dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lalu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2015 yang telah diperbaharui ke dalam Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah.

Menurut Athari, dalam beberapa ketentuan itu, disebutkan bahwa Propemperda dapat disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Oleh karena itu, kata Athari, dalam pembentukan sebuah aturan di daerah, koordinasi antara kedua lembaga ini menjadi kunci dalam setiap tahapan.

“Jadi, koordinasi antara eksekutif dan legislatif patut dipertanyakan. Sebab, baru ada beberapa Perda yang sudah diregistrasi. Logikanya, Perda kumulatif kok cepat dapat nomor registrasi, kok diluar itu malah agak lambat. Jika bicara kebutuhan, pastinya sebuah peraturan ketika sudah masuk usulan karena memang dibutuhkan,” pungkas Athari, Senin (10/1/2022).(Wiwin)