NonstopNews – Ekonomi – Pemerintah tengah mempersiapkan paket bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah jelang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN yang dijadwalkan 1 Januari 2025, kini berpotensi mundur. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Rabu (27/11).
Luhut menjelaskan, penundaan kenaikan PPN ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi penyaluran bansos sebagai stimulus ekonomi. "Hampir pasti diundur," tegas Luhut, seraya menambahkan bahwa pemerintah tengah merumuskan skema bantuan tersebut. Menurutnya, penolakan terhadap kenaikan PPN 12% muncul karena kurangnya sosialisasi mengenai rencana stimulus pemerintah.
Bansos yang disiapkan bukan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan kemungkinan besar berupa subsidi listrik. "Data pengguna listrik lengkap, jadi mungkin kita hitung subsidi untuk daya 1.300 hingga 1.200 watt ke bawah, termasuk mereka yang menunggak pembayaran," ungkap Luhut. Ia memastikan anggaran negara mencukupi untuk membiayai program ini.
Presiden, lanjut Luhut, ingin memastikan beban masyarakat tidak bertambah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya merumuskan strategi untuk mengurangi dampak kenaikan PPN, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi di lapisan bawah. Saat ini, pemerintah masih menghitung besaran dan detail teknis penyaluran bansos tersebut.
Tinggalkan komentar