Kejanggalan Bansos Dinsos Kota Tangerang TA 2021 Jelas Terlihat, Kejari Masih Belum Berkomentar

Kejanggalan Bansos Dinsos Kota Tangerang TA 2021 Jelas Terlihat, Kejari Masih Belum Berkomentar
Gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang

NONSTOPNEWS.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang masih belum mau menanggapi sejumlah persoalan mengenai kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) anak yatim pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang untuk tahun anggaran 2021 sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tahun 2021 yang disampaikan pada 24 Mei 2022.

Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Kota Tangerang Erich Folanda dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tangerang R. Bayu Probo Sutopo yang dihubungi Nonstopnews.id, baik lewat sambungan telepon seluler maupun WhastApp Messengger, belum mau berkomentar lebih jauh terkait LHP BPK tersebut.

Bahkan secara resmi Nonstopnews.id juga telah berkirim surat kepada Kejari Kota Tangerang untuk mewawancarai langsung kedua pejabat tersebut. Namun belum juga jada kepastian.

Yayasan Yatim Piatu Al Hidayah di Kecamatan Margasari yang tak berpenghuni

Kamis (7/7/2022), kemarin, Kasi Intel Kejari Tangerang R. Bayu Probo Sutopo berkirim pesan kepada Nonstopnews.id akan hal yang ditanyakan. "Bansos spesifik tentang apa? Bagi-bagi pertanyaan ya, apa saja yang mau ditanyakan" ujar Bayu Probo lewat pesan singkat WhatsApp Messengger.

Sebagaimana diberitakan belumnya, dalam LHP BPK perwakilan Provinsi Banten yang disampaikan pada tanggal 24 Mei 2022, BPK menilai bahwa adanya penatausahaan belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Sosial (Dinsos) yang belum optimal atas anggaran sebesar Rp1.630.200.000,00.

Dimana anggaran miliaran rupiah tersebut telah digunakan oleh Dinsos Kota Tangerang untuk kegiatan Bansos, dengan membagikan barang kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, susu, dan sarden ke dalam 5.200 paket.

Paket bantuan itu diberikan kepada 1.300 anak yatim, susuai Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Nomor 800/Kep.Kadis.010Linjamsos/2021 tentang Nama-nama Penerima Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Tahun Anggaran 2021. Dimana masing-masing penerima bantuan mendapatkan paket senilai Rp1.254.00,00 per orang.

Dari pemeriksaan uji petik BPK, terdapat beberapa hal pada kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perwal Nomor 81 Tahun 2020, yaitu Pasal 33 ayat (3) Dan SK Kepala Dinsos seperti yang telah disebutkan.

Menurut BPK hal tersebut mengakibatkan ratusan penerima Bansos yang datanya bermasalah belum dapat diverifikasi idientitasnya, dan puluhan orang penerima Bansos tidak tertera dalam SK penerima Bansos sehingga tidak memiliki dasar penyaluran Bansos.

“Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinsos kurang cermat dalam membuat SK tentang penerima Bansos dan tidak memverifikasi lampiran SK secara keseluruhan,” tulis BPK perwakilan Banten dalam LHP.

Pada LHP BPK itu, 1300 penerima Bansos yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 800/Kep.Kadis.010 Linjamsos/2021. 747 nama penerima merupakan usulan Kelurahan, sementara sisanya adalah usulan dari Panti Asuhan atau Yayasan, dimana terdapat 420 penerima memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan nama yang berbeda atau NIK ganda.

Disisi lain, jika dicermati, dari 1300 penerima berdasarkan SK Kepala Dinas, dikurangi dengan hasil penjumlahan antara 747 data penerima usulan Kelurahan dengan 420 penerima yang NIK sama, maka akan ditemukan selisih angka penerima sebanyak 86 orang penerima, dengan status belum jelas.

Lebih jauh, Nonstopnews.id menelusuri ditemukan adanya 553 dari 1300 penerima Bansos pada SK Kepala Dinas Sosial Nomor 800/Kep.Kadis.010 Linjamsos/2021 yang merupakan usulan dari Panti Asuhan/Yayasan.

Yayasan yang tak diketahui namanya di Kota Tangerang

Dari sejumlah Panti Asuhan atau Yayasan yang lokasi keberadaannya berada tak jauh dari pusat  Kota Tangerang. Sebagian besar Panti Asuhan atau Yayasan yang sempat dikonfirmasi perihal terkait, mengaku tidak menerima bantuan serupa dari Dinsos Kota Tangerang.

Beberapa Panti Asuhan/Yayasan, seperti Rumah Yatim di Kecamatan Karawaci dan Panti Yatim Indonesia di Kecamatan Sukaasih Kota Tangerang sudah terkonfirmasi tidak menerima bantuan berbentuk dana ataupun berbentuk barang.

"Tidak ada mas. Kami tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah, apalagi dari Dinas Sosial kota." ujar pengurus Panti Yatim Indonesia saat ditemu di kantornya, Rabu (6/7/2022).

Begitu juga dengan Yayasan Putra Asih Tangerang, bantuan yang ada dan diterima, tidak dengan mengatasnamakan Dinsos Kota Tangerang.

"Kami tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun, kalaupun ada dari pemerintah kota biasanya langsung dari pak Arief. Dan selain itu ada juga pejabat-pejabat kabupaten yang memberikan bantuan dengan mengendarai kendaraan plat dinas (merah) dan itupun mengatasnamakan pribadi." Ujar pengurus panti saat ditemui di Panti Asuhan, Rabu(6/7/2022).

Selain itu, beberapa Panti Asuhan/Yayasan lain yang sempat disambangi Nonstopnews.id. yang justru tidak ada dan tak pasti keberadaannya, seperti Yayasan Yatim Piatu Al Hidayah di Kecamatan Margasari dan Yayasan SILATURAHMI di Kecamatan Neglasari.

Anehnya lagi, sebuah Yayasan yang tidak diketahui pasti namanya, namun lokasinya tak jauh dari kantor Dinsos Kota Tangerang justru malah tidak mendapatkan bantuan seperti yang dimaksud pada kegiatan terkait.

Padahal, Yayasan tersebut menampung dan mengurus orang-orang terlantar, penyandang disabilitas, bahkan gangguan jiwa.

“Kami tidak mendapat bantuan, kalaupun ada hanya karena dari Dinas Sosial menitipkan orang terlantar ke sini, bentuknya pun seperti supply bahan pokok untuk kebutuhan orang titipan Dinas tersebut” pungkasnya. (Najib)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS