NonstopNews – Ekonomi – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, melontarkan kritik pedas terhadap Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam sebuah dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11), Fahri menyoroti peran Kementerian PU yang dianggapnya telah melampaui batas dan justru bersaing dengan pengembang properti. Kritik ini disampaikan Fahri di tengah penjelasan rencana program ambisius 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto.
"Saya kasih gambaran besar program 3 juta rumah ini agar tidak ada salah paham. Pemerintah tidak akan menjadi kontraktor. Enggak boleh!" tegas Fahri, menekankan pentingnya menghindari persaingan tidak sehat antara pemerintah dan sektor swasta. Ia bahkan secara terang-terangan mengkritik Kementerian PU yang dinilai telah berubah fungsi menjadi layaknya perusahaan kontraktor. "Saya mohon maaf, saya juga kritik PU sebenarnya. PU itu lama-lama saya lihat jadi kayak perusahaan kontraktor, enggak boleh itu!" imbuhnya.
Fahri menegaskan, peran pemerintah seharusnya difokuskan pada sektor yang tidak mampu dibiayai swasta. Pemerintah, menurutnya, lebih tepat berperan sebagai regulator yang memfasilitasi, bukan sebagai kompetitor. Mantan anggota parlemen ini memastikan program 3 juta rumah—terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta apartemen di perkotaan—akan sepenuhnya diserahkan kepada para pengembang.
"Biar teman-teman tenang dan mengerti, saya khawatir ada yang salah membaca sinyal, nanti jadi tidak tenang dan kurang memahami," tuturnya, seraya menekankan bahwa pemerintah tidak bermaksud bersaing dengan pihak swasta. Pernyataan Fahri ini disambut antusias oleh para pengusaha properti yang hadir. Ia berharap ke depannya, pemerintah akan lebih fokus pada peran sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai kontraktor atau pengembang yang bersaing dengan sektor swasta.
Tinggalkan komentar