Hasil Kerja Wakil Rakyat Kota Tangerang 2021: Dua Raperda Molor, Gajinya Pernah Molor Nggak?

Hasil Kerja Wakil Rakyat Kota Tangerang 2021: Dua Raperda Molor, Gajinya Pernah Molor Nggak?
Edi Suhendi, Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangerang

NONSTOPNEWS.ID - Dari 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebanyak 18 Raperda telah disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

Seperti disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, Edi Suhendi, saat ditemui di gedung DPRD, di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria-Sudirman No.1 Kota Tangerang.

"Tahun 2021 ada 20 Raperda, dari 20 itu yang sudah disahkan ada 18 Raperda," katanya, Kamis (23/12/2021).

Lebih lanjut, berdasarkan lampiran Keputusan DPRD Kota Tangerang, Nomor 171/030/2020 sebagaimana telah di rubah dengan lampiran Keputusan 171/026-DPRD/2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

"Ada perubahan karena ada Raperda yg sudah berubah terkait kewenangan daerah, yaitu Raperda tentang BP2SK, maka kita ganti dengan Raperda kota layak anak," ujarnya, melalui pesan singkat watsaap, Senin (27/12/2021).

Dirinci dari Keputusan DPRD tersebut, terdapat Enam Perda inisiatif DPRD Kota Tangerang, yaitu:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi, diprakarsai oleh Bapemperda DPRD Kota Tangerang.

2. Raperda tentang Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, diprakarsai oleh Bapemperda DPRD Kota Tangerang.

3. Raperda tentang Kota Layak Anak, diprakarsai oleh Bapemperda DPRD Kota Tangerang.

4. Raperda tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Tangerang, diprakarsai oleh Bapemperda DPRD Kota Tangerang.

5. Raperda tentang Zakat Kota Tangerang, diprakarsai oleh Bapemperda DPRD Kota Tangerang.

6. Raperda tentang sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Tangerang, diprakarsai oleh Bapemperda DPRD Kota Tangerang.

Selanjutnya, terdapat 14 Raperda usulan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui 10 OPD, yaitu:

1. Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, diprakarsai oleh OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan tahun 2021, diprakarsai oleh OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2022, diprakarsai oleh OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan, diprakarsai oleh OPD Dinas Pendidikan.

5. Raperda tentang perubahan ke empat atas Perda nomor 07 tahun 2010 tentang pajak Daerah, diprakarsai oleh OPD Badan Pendapatan Daerah. 

6. Raperda tentang pemberdayaan dan koperasi Syariah, diprakarsai oleh OPD Dinas Indagkop UKM.

7. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2023, diprakarsai oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Raperda tentang pengelolaan sampah, diprakarsai oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup.

9. Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, diprakarsai oleh OPD BPBD.

10. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang, diprakarsai oleh OPD Sekretariat Daerah bagian kerjasama dan perekonomian.

11. Raperda tentang Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global, diprakarsai oleh OPD Sekertaris Daerah bagian kerjasama dan perekonomian.

12. Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (P4GN) diprakarsai oleh OPD Badan Kesbangpol.

13. Raperda tentang penyertaan modal daerah ke dalam modal perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, diprakarsai oleh OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2015 mengenai bantuan hukum untuk Masyarakat miskin, diprakarsai oleh OPD Sekertaris Daerah bagian hukum.

Namun, Edi mengatakan dari 20 Raperda tersebut, masih ada Dua Raperda yang belum disahkan karena terkendala oleh waktu.

"Sisa 2 lagi yang belum ada Perseroda PT TNG dan pengelolaan zakat, karena kendala waktu. Jadi naskah akademiknya baru selesai bulan ini Desember makanya digeser di 2022," tandasnya.

Sampai informasi ini disampaikan, nonstopnews.id masih tetap melakukan koordinasi dengan Ketua Bapemperda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai nomor Perda yang sudah disahkan.(Wiwin)