Awal Tahun 2023, Kajati Banten Tandatangani Dua Surat Perintah Penyidikan Kasus Korupsi

Awal Tahun 2023, Kajati Banten Tandatangani Dua Surat Perintah Penyidikan Kasus Korupsi
Awal Tahun 2023, Kajati Banten Tandatangani Dua Surat Perintah Penyidikan Kasus Korupsi. Foto: Dok.Istimewa

NONSTOPNEWS.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak secara resmi telah menandatangani dua Surat Perintah Penyidikan (SPP) perkara tindak pidana korupsi di awal Tahun 2023.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Ivan H Siahaan, menjelaskan, Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani Kajati Leonard Eben Ezer itu terdiri dari, SPP pertama, Nomor: Print-03/M.6/Fd.1/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023.

“Berdasarkan fakta hukum dari hasil pengembangan perkara penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, dimana Tim Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup terjadinya perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai follow up crime dengan tindak pidana asal (TPA) tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit KMK dan KI oleh Bank Banten kepada PT. HNM pada tahun 2017.,” jelas Kasi Ivan H Siahaan dalam rilis yang dikutip Nonstopnews.id, Kamis (5/1/2023).

Selanjutnya, kata Ivan, dalam perkara ini, RS selaku Direktur Utama PT. HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan KMK transaksional tahap pertama dan kedua, juga KMK standby loan Tahap pertama dan kedua, dari hasil penarikan kredit sebanyak 5 tahap, dengan total nominal sebesar Rp 61.688.765.298 telah menyalahgunakan dana KMK dan KI dari Bank Banten untuk kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya.

“Dan, SPP kedua, Nomor: Print-04/M.6/Fd.1/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana simpanan nasabah prioritas periode April sampai dengan Oktober 2022 di salah satu Bank Himbara yang berlokasi di Cabang Tangerang Banten, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.530.120.000, “ jelas Ivan.

Adapun modus operandinya, salah satu oknum pegawai pada Bank dimaksud telah melakukan manipulasi data data nasabah prioritas dan menggelapkan dana nasabah.

“Perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu April s.d Mei 2022, dan pada bulan September s.d Oktober 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin nasabah prioritas.” Beber Ivan.

Karena itu, kata Ivan, Kajati Banten, Leonard Eben Ezer telah memerintahkan Tim Penyidik pada Aspidsus Kejati Banten, untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan tindakan hukum untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan kedua kasus korupsi tersebut.

Atas perbuatan para tersangka dari kedua kasus tersebut diduga melanggar:

1.    Pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2.    Pasal 4 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

3.    Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4.    Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5.    Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6.    Pasal 8 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7.    Pasal 9 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (P’Jang)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS