Amdal Kadaluwarsa, Pembangunan Tol Serpong-Cinere Dianggap Bohongi Masyarakat

(ari|nonstopnews.id)

PAMULANG - Dituding hilangkan sebagian area Setu Sasak, pekerjaan proyek Tol Cinere-Serpong tetap berlanjut. Pasca demonstrasi yang dilakukan aktivis lingkungan hidup, PT. Waskita sebagai masih meneruskan pekerjaan pembangunan tol tersebut.

Pantauan di lapangan, kegiatan yang diduga tak mengantongi ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pihak kontraktor diduga sudah melanggar undang-undang tentang ruang terbuka hijau, dan kelestarian lingkungan hidup. Disebut-sebut, pihak Pemerintah Kota Tangsel dan PT. Cinere Serpong Jaya, sudah melakukan pembohongan.

"Pemkot Tangsel dan PT CSJ (Cinere Serpong Jaya) sudah melakukan pembohongan publik. Ini menunjukan mereka memang gak punya komitmen," kata Sekjen OKP Ganespa, Bayu Agus Purnomo, Selasa, (13/2/2018).

OKP Ganespa, lanjutnya, tak menampik bahwa proyek Tol Cinere Serpong telah tertuang di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah RT-RW Tangsel.

"Tapi yang berbeda adalah jalur tol yang dibangun tidak sesuai dengan apa yg direncanakan. Lihat saja gambar di bawah," tegasnya.

Ia menjelaskan, dokumen amdal yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup LH Tahun 2008 dianggap telah kedaluarsa dan wajib diperbarui. Ketentuan itu telah diamanatkan serta diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Bayu menuturkan, payung hukum diatas menyebutkan, dokumen amdal dianggap sudah tidak berlaku apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak ada proses pembangunan. 

"Kami sudah melayangkan surat resmi ke Ibu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) setelah aksi demo pertama," ucapnya.

Langkah itu ditempuh atas rekomendasi pejabat dari Kementerian LH dan Kehutanan saat OKP Ganespa melakukan audiensi. Surat resmi pengaduan harus ditujukan langsung kepada Menteri Siti Nurbaya.

"Dan anehnya lagi, kalaupun Pemkot Tangsel dan CSJ ngaku sudah ada, kenapa ketika pertemuan tidak berani memperlihatkan dokumen apapun," pungkasnya Bayu.

Dikonfirmasi terpisah, pelaksana tugas (Plt) sekaligus Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Mukkodas Syuhada saat dikonfirmasi tidak merespon. Tanggapan Plt. DLH, Mukkodas Syuhada akan dimuat, ketika sudah memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, pada berita mendatang. (ari)