Diduga ke 49 ASN di Tangsel

(ilustrasi/ist)

TANGSEL - Menjelang Pemilihan Umum, baik Kepala Daerah, Legislatif hingga Pemilihan Presiden, seringkali terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan. Beberapa pelanggaran tersebut, nampaknya terus terjadi, tanpa sanksi tegas dan hukuman yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU).

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, dimana 49 Aparatur Sipil Negara (ASN), di Lingkungan Pemerintah Kota Tangsel, disinyalir melakukan politik praktis, dengan menjadi anggota di sebuah Partai Politik (Parpol). 

Dari penelusuran nonstopnews.id, menurut UU nomor 14 tahun 2014, yang mengatur agar netralitas ASN tetap dipegang, nampaknya masih lemah dalam menindak perilaku ASN yang melakukan politik praktis. 

Dijelaskan dalam UU tersebut, apabila kedapatan menjadi anggota sebuah parpol, maka sanksi yang akan diberikan ialah, dipecat dengan tidak hormat.

Menyikap permasalahan itu, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok menyatakan, setiap pelanggaran yang dilakukan, merusak citra good governance, dimana netralitas ASN sudah tidak lagi pada tempatnya.

"Ya laporkan aja. Bila dilakukan dengan kesengajaan, ada sanksi bagi ASN yg berpolitik praktis. Kebiasaan itu yang merupakan demokrasi dan melanggar prinsip good governance, yang menekankan prinsip netralitas ASN," kata Zaki.

Zaki menduga, politik praktis yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Tangsel, sudah mendapatkan "restu" dari para elit politik yang ada, sehingga meski sudah terdapat pelanggaran, namun sanksi yang diberikan tidaklah sesuai dengan UU. Hal itu pun, dilakukan secara halus, sehingga terkesan abu-abu.

"Dugaan saya, para asn ini berpolitik praktis dengan cara yg soft, jadi tidak secara langsung, wilayahnya abu-abu, jadi saat diverifikasi, bisa berkelit, mungkin mereka sudah paham triknya. Bila sudah ada bukti-bukti yang sangat nyata, tapi tidak juga ditindak, mungkin karena tindakan-tindakan itu "dapat restu," tegasnya.(ari)