Tangerang Raya Banyak Janda Muda, Kok Bisa?

(ilustrasi/ist)

TANGERANG - Angka perceraian pasangan suami istri (pasutri) di Tangerang Raya menunjukkan trend kenaikan begitu tinggi meningkat mencapai 19,9 persen/tahun. Angka pisah rumah tangga ini didominasi oleh perempuan berusia 20 sampai 25 tahun. 

"Dibandingkan pada kota-kota lain, kasus perceraian Tangerang Raya sangat tinggi. Jadi sangat wajar kalau kota ini dianggap surga bagi janda muda,” ujar Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati dikutip dari berbagai sumber, Jumat (16/2/2018)

Akibatnya, tiap tahun ribuan perempuan muda ini menyandang status baru sebagai single parents alias orang tua tunggal. 

Dari hasil pemantauan KPAI, sambung Rita, ada beberapa penyebab utama meroketnya angka perceraian. Di antaranya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, prostitusi, tindak kriminalitas, dan lain-lain. Ditambahkan, aksi tersebut didominasi oleh kepala keluarga yang mencari ketenangan dan kepuasan di luar pasangan.

”Selingkuhnya dengan wanita berstatus janda yang paling banyak. Sangat berbahaya dan membuat pengajuan cerai di Pengadilan Agama meningkat. Mereka berkenalan melalui medsos atau di pusat perbelanjaan. Jadi ini memicu kasus ini terus bertambah,” ungkapnya.

Meningkatnya kasus perceraian di tiga daerah itu, lanjut Rita, tidak diikuti oleh adanya upaya pemda untuk memediasikan pasangan muda tersebut. Padahal jika itu dilakukan, maka model kasus seperti ini dapat diturunkan dan dampak sosial terhadap anak dari pasangan yang hendak bercerai dapat dihindari.

Sekedar informasi, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, selama periode tahun 2017 meningkat dibandingkan sebelumnya, tahun 2016. Tahun 2017, PA Tigaraksa menerima 6.255 permohonan gugatan cerai dari pasutri (data tidak termasuk per Januari 2018). Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2016 yang hanya berkisar 5.600 gugatan cerai.

Sementara, di PA Kota Tangerang angka perceraian per bulannya sekitar 230 perkara. Total selama 2017 ada sekitar 2.550 perkara. (rn)