Polemik Netralitas Sekda Banten, Gelombang Desakan Mundur Makin Banyak

(ibc|nonstopnews.id)

SERANG - Polemik Ranta Soeharta terkait netralitas ASN sebagai contoh buruk terus berlanjut. Setelah sebelumnya desakan mundur datang dari kalangan aktivis dan LSM, pejabat esselon II dan III di lingkungan pemprov Banten, kini gelombang desakan mundur terhadap Ranta dari jabatan Sekda Banten terus berlanjut. 

Yang teranyar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten pun sama mendesak agar Ranta Soeharta legowo untuk melepas jabatannya. Desakan tersebut disampaikan dengan melakukan aksi tutup mulut dengan lakban di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi di Curug, Kota Serang pada Jumat, (9/2/2018).

"Aksi ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan dan permintaan kepada Ranta Soeharta yang kini menjabat Sekda Banten, agar mundur. Memberikan contoh yang baik bagi ASN lain terkait netralitas," kata Ketua DPD IMM Banten, M Asep Rahmatullah

Asep Rahmatullah menilai, jika Ranta Soeharta mundur dari jabatannya sebagai Sekda Banten, menunjukan orang yang berjiwa besar dan seorang negarawan, serta memberikan contoh yang baik kepada ASN yang berada di bawahnya.

"Kami menilai, Ranta telah melanggar normanya sebagai pengendali ASN tertinggi di Banten, tidak memberikan contoh yang baik,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ranta dinilai telah melanggar norma, undang-undang, peraturan pemerintah dan surat edaran Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017, akibat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Walikota Serang dengan banyak melamar di partai politik.

Pencalonan itu dinilai telah melanggar Bab II tentang asas UU, Pasal 2 ayat f netralitas ASN.  Pada pasal 119 berbunyi Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi guber nur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Pasal 254, ayat 5; Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Karir Ranta Soeharta sendiri dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Banten pada tanggal 3 September 2015. Pelantikan dilakukan Rano Karno, Gubernur Banten saat itu, menggantikan Kurdi Matin yang diberhentikan secara mendadak. Kurdi Matin hanya menjabat Sekda Banten selama kurang 8 bulan. Publik tidak pernah mengetahui alasan pemberhentian Kurdi sebagai Sekda. (red/ibc)