WH Mulai Tabuh Genderang Mutasi, Kadishub Banten Jadi 'Korban' Pertama

(hw|nonstopnews.id)

SERANG - Kegalauan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terhadap kinerja anak buahnya sedikit 'teratasi'. WH  memberhentikan Revri Aroes dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten pada mulai Senin (5/3/2018) dan menunjuk Herdi Jauhari, menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Banten.

Menurut keterangan yang diperoleh, Selasa (6/3/2018), pemberhentian Revri Aroes disinyalir karena rendahnya serapan anggaran dalam instansi tersebut. Bahkan bukan hanya sampai disitu, situasi di Dishub dinilai tidak kondusif karena terjadi kegamangan di antara aparatur sipil negara (ASN) yang menyebabkan dan tidak memperdulikan tugas pokok fungsinya yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Berbeda dengan yang diungkapkan Plt Dishub Banten, Herdi Jauhari. Herdi mengatakan bahwa Revri diberhentikan karena mengajukan pensiun dini.

"Pak Revri itu mengajukan pensiun dini. Hanya itu yang bisa saya beritahukan soal alasan pemberhentian Pak Revri," kata Herdi.

Herdi juga tidak mau berkomentar lebih dalam tentang dicopotnya Revri, dirinya malah menjelaskan langkah yang bakal ditempuh sebagai Plt.

" Saya akan melakukan konsolidasi ke dalam, tetapi secepat merealisasikan rencana-rencana yang sudah ada dalam APBD Banten,” imbuh Herdi.

Herdi membenarkan, tugas terberat adalah tugasnya untuk mempercepat program-program yang sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Kondisi saat ini terjadi perlambatan yang disebabkan sejumlah faktor, antara lain kegamangan para aparatur sipil negara (ASN) menghadapi gaya kepemimpinan atasanya.

“Sekarang saya dipercaya sebagai Plt, makanya saya mengajak kepada teman-teman agar mari sama-sama melaksanakan apa yang sudah diprogramkan tercantum dalam APBD,” tandasnya.

Surat Keputusan (SK) pemberhentian Revri dari Kadishub Banten bernomor 821.2/kep.65-BKD/2018 bertanggal 5 Maret 2018 ditandatangani oleh Wahidin Halim. Kemudian, Gubernur Banten menerbitkan surat perintah (SPT) Nomor 800/508-BKD/2018 tanggal 5 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, sebagai Plt memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan tugas rutin jabatan kepala dinas perhubungan mengacu pada pasal 81 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan tugas pokok fungsi tipe susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten. (hw)