Tangani Orang Gila, Pemprov Banten Jalin Kerjasama dengan RSJ Sumber Waras

(ilustrasi/ist)

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sumber Waras, Grogol Jakarta Barat, dalam waktu dekat ini. Kebijakan itu dilakukan agar penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Banten bisa lebih optimal. Sebab, hingga saat ini Banten belum memiliki fasilitas tersebut (RSJ).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, selain RSJ, pemprov juga hingga saat ini belum memiliki panti rehabilitasi. Agar penanganan ODGJ, yang ditemukan atau dapat laporan dari masyarakat bisa tertangani dengan baik, maka direncanakan diadakan MoU dengan RSJ Grogol.

“Kita itu tidak punya panti rehabilitasi ODGJ, wanita tuna susila, anak jalanan, gelandang dan pengemis. Sekarang lagi marak ODGJ, instruksi dari Gubernur agar segera MoU dengan RSJ Grogol untuk (penanganan ODGJ) sementara,” kata Nurhana usai acara pelantikan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang pada Selasa, (6/3/2018).

Nurhana menilai, kerja sama tersebut akan membantu dalam penganan ODGJ. Sebab, selama ini penanganannya masih bertumpu pada panti rehabilitasi milik masyarakat.  Bahkan dia mencontohkan, Yayasan Bani Syifa di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang yang kini tengah menangani tak kurang dari 200 ODGJ.

“Ini luar biasa, saya tidak harus bingung-bingung lagi, sudah langsung bawa ke RSJ (Grogol). Setelah sembuh bagian kita, ada assesmen. Kalau ada keluarganya kita pulangkan,” tambah Nurhana.

Nurhana melanjutkan, agar kerja sama itu bisa terjalin, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti Sekda Banten dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Untuk fasilitas rehabilitasi Pemprov Banten sudah menuangkannya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Banten 2017-2022. Lahan seluas 8 hektar Pemprov sudah memilikinya di Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

“Jadi konsepnya itu panti, kita sudah punya lahan 8 hektare, baru terpakai 2 sampai 3 hektare, tinggal dana pembangunannya saja. DED (Detail Engineering Design) sudah bikin. Pokoknya kita memang perlu panti rehabilitasi terpadu, yang susah itu (penanganan ODGJ) setelah (sembuh), nah itu tugas kita orang sosial,” tuturnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, saat ini pihaknya terus mengkaji terkait pembangunan panti rehabilitasi. Sebelum fasilitas itu terbangun, dia berharap kepada pengurus LKKS untuk bisa bekerja ikhlas dan sabar dalam penangan para penyandang masalah sosial.

“Kalau kita bikin panti ya bikin. (Untuk pengurus LKKS) saya bilang ikhlas karena ini enggak ada gajinya, mengurus orang-orang sosial kan mesti ikhlas dan sabar,” tegasnya. (dr)