5 Temuan BPK di Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2021

5 Temuan BPK di Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2021
Ilustrasi: LHP BPK Provinsi Riau atas LP Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2021

NONSTOPNEWS.ID - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau yang disampaikan pada 30 Mei 2022, temukan lima kelemahan laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tahun 2021. Mirisnya, pihak eksekutif belum menjelaskan hasil temuan tersebut.

Kelima pokok temuan BPK yaitu, Pemkot Pekanbaru belum sepenuhnya menerima bagi hasil keuntungan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah, adanya kelebihan perhitungan kontrak dan ketidaksesuaian kriteria teknis pada pekerjaan jasa angkutan sampah.

Selanjutnya pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak sesuai kondisi senyatanya, penataan aset tetap pada Pemkot Pekanbaru belum tertib, serta terakhir penatausahaan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya belum tertib.

Terkati termuan LHP BPK itu, sejumlah pejabat teras di lingkungan  Pemkot Pekanbaru terkesan enggan menanggapi saat Nonstopnews.id coba untuk mengkonfirmasikannya.

"Nanti ke Inspektorat aja pak ya, karena detailnya di Inspektorat," ujar Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M. Jamil, Senin (12/9/2022).

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru,Yulianis, juga menunjukan sikap senada.

"Untuk tindak lanjut LHP itu di Inspektorat," singkatnya via WhastApp.

Rekomendasi BPK Provinsi Riau

Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut memberikan beberapa rekomendasi kepada Wali Kota Pekanbaru, antara lain seperti, memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) agar berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk mengawasi dan menagih kekurangan penerimaan atas royalti atau kontribusi denda keterlambatan pembayaran royalti atau kontribusi serta bagi hasil parkir dari pihak ketiga.

Rekomendasi BPK kepada Wali Kota Pekanbaru selanjutnya yakni, memerintahkan Kepala DLHK untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan pengangkutan sampah pada zona 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp2.335.168.469,53 dan Rp1.165.351.356,16.

Serta, memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran atas pembayaran pelunasan pekerjaan pengangkutan sampah pada zona 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp1.398.214.101,42 dan Rp593.300.162,49.

BPK Provinsi Riau juga merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru selaku pengelola barang untuk lebih optimal dalam mengkoordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hingga berita ini dipublish, Nonstopnews.id masih berupaya menggali informasi lebih jauh terkait temuan BPK tersebut. (Dian)


IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS