Wow.! Anggaran 'Obrolan Warung Kopi' Anggota DPRD Tangsel Rp 3,4 Miliar

Wow.! Anggaran 'Obrolan Warung Kopi' Anggota DPRD Tangsel Rp 3,4 Miliar
Wow.! Anggaran 'Obrolan Warung Kopi' Anggota DPRD Tangsel Rp 3,4 Miliar
()

NONSTOPNEWS.ID - Anggaran fasilitasi untuk para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel, untuk mengesahkan usulan Peraturan Daerah (Perda) jumlahnya fantantis. Anggaran sebesar Rp.3,4 Miliar harus dikeluarkan walau hanya sekedar obrolan warung kopi para anggota dewan. 

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan, Dani BA saat dikonfirmasi mengenai berapa besaran anggaran untuk memfasilitasi para anggota DPRD tersebut.

"Apapun yang Dewan akan lakukan apa, kita fasilitasi. Itu di rapat dia istilahnya mau ngomong warung kopi ama ngomongin apa, kita kan ngga bisa ikut kesana, atau mau tidur-tiduran misalnya, kita kan ngga bisa woi-woi bangun itu kan kita ngga bisa," kata Bani saat ditemui diruang Sekretaris DPRD Tangsel beberapa waktu lalu.

Menurutnya, anggaran guna memfasilitasi para Anggota DPRD tersebut sudah selesai, dan tidak ada anggaran lebih dari yang sudah ditentukan.

"Kalo anggaran mah ngga ada masalah. Kan kita ngomongin kinerja, yang dikejarnya itu pada kinerjanya aja. Kalo anggaran mah ya kita disitu ada rapat, kita kasih fasilitasi, disitu perlu studi banding, kita fasilitasi," katanya lagi.

Dani juga mengatakan, peruntukan anggaran benar sesuai aturan yang berlaku. 

"Itu (Perda) kan tinggal tunggu hasil evaluasi provinsi aja. Udah ngga ada masalah kalo masalah anggaran sih, ngga ada istilah anggaran misalnya ngga dipake, (jadi) milik sekwan, ngga ada (istilah begitu)," pungkasnya.

TAK JELAS

Disampaikan sebelumnya, anggaran kegiatan fasilitasi legislasi rancangan peraturan perundang-undangan DPRD Tangsel adalah sebesar 3,4 milyar lebih. Namun disinyalir, ada beberapa sumber anggaran dari kegiatan dan program lainnya, yang mencapai belasan milyar.

Menanggapi soal anggaran, dikonfirmasi terpisah, salah seorang anggota DPRD Tangsel yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa perihal anggaran pembentukan Perda.

"Kalau mau tanya itu (anggaran) bisa langsung ke kepala bagiannya aja, saya kurang tahu detilnya," tukasnya, saat dikonfirmasi melalui pesan Aplikasi WhatsApp, Jum'at (01/1/2019).

Senada, mantan pimpinan DPRD Tangsel Saleh Asnawi pun tidak mengetahui secara rinci perihal penggunaan anggaran dalam pembentukan produk hukum daerah, semasa ia masih aktif menjabat.

"Kalau soal penganggaran pembentukan Perda sampai Panitia Khusus dan semua prosesnya dewan hanya pelaksana, kalau soal teknis itu ya ada di Sekwan lah. Memang kita yang menganggarkan berapa-berapa anggaran Dewan, tapi kalo soal teknis itu ada di Sekwan, Sekwan yang mencatat semua itu," ungkapnya, via sambungan telpon selluler (31/1/2019).

Anggapan tidak produktifnya para Anggota DPRD Tangsel, datang dari pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok.

Zaki menuturkan, apabila para Legislatif yang terpilih saat ini dianggap tidak produktif, maka rakyat dapat memberikan sanksi berbentuk pencabutan mandat.

"Terhadap elit yang mengingkari janji, mengabaikan rakyat, demokrasi punya mekanisme sanksi atau hukuman politik tiap 5 tahunan. Rakyat dapat mencabut mandat pada elite-elite tersebut dengan tidak memilih mereka kembali," tutur Zaki. (ak)