Warga Kab Tangerang Sekarang Bisa Bayar Pajak Via Bukalapak dan Tokopedia

Warga Kab Tangerang Sekarang Bisa Bayar Pajak Via Bukalapak dan Tokopedia
Warga Kab Tangerang Sekarang Bisa Bayar Pajak Via Bukalapak dan Tokopedia
(Dok. Bapenda Kab Tangerang)

NONSTOPNEWS.ID - Era digitalisasi berbasis e-commerce pada era 4.0 dimanfaatkan langsung pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal itu sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah inovasi pelayanan berbasis e-commerce yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang.

Tingginya potensi pendapatan yang di bebankan pemerintah dan DPRD Kabupaten Tangerang, kepada Bapenda membutuhkan inovasi dalam memungut setiap rupiah yang berada di wajib pajak. 

Hal ini dilakukan untuk mendongkrak Penghasilan Asli Daerah (PAD), salah satu inovasi e-commerce untuk pembayaran PBB bisa melalui Tokopedia dan Bukalapak.
Alhasil dalam dua pekan menembus Rp 1 miliar pajak PBB yang masuk ke kas daerah Kabupaten Tangerang.

"Kita lebih mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak PBB, diera digitalisasi ini lebih memudahkan masyarakat," ungkap Kabid PBB Bapenda, Dwi Chandra Budiman, ditemui, Kamis (8/8/2019).

Melalui e-Commere lanjut Dwi, dikarenakan era digital semua orang lebih mudah mengakses dalam genggaman. Apa lagi kata dia, wajib pajak tidak usah repot-repot mengantri dipelayanan langsung, tinggal klik bisa bayar PBB.

"Untuk dua minggu, ini saja sudah mencapai Rp. 1 miliar untuk transaksi di e-commerse, lebih mudah satu klik dalam genggaman bayar PBB," tegas Dwi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Soma Atmaja menambahkan, kerjasama ini dijalin antara Bank Jabar Banten dengan Tokopedia dan Bukalapak sehingga lebih memudahkan pelayanan dan cepat pembayaran pajak PBB masuk ke kas daerah.

"Terobosan kita dalam meningkatkan PAD, potensi ini lebih memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan potensi pajak," kata Soma.

Diketahui, pada tahun 2018 target PBB mencapai 112,7 persen, melebihi target yang tentukan. Tentunya ini merupakan kinerja pelayanan pajak PBB untuk menghasilkan pembangunan yang lebih baik kedepan.

"Kita akan launching pada 17 agustus nanti, hingga saat ini berjalan inovasi tersebut hingga batas jatuh tempo 31 agustus nanti," tutur mantan Kadiskominfo itu. (Mn)