Visi Misi Jokowi Diduga Langgar Kampanye, Pengamat : Cek Aja Tagihan Siarannya

Visi Misi Jokowi Diduga Langgar Kampanye, Pengamat : Cek Aja Tagihan Siarannya (Istimewa)

NONSTOPNEWS.ID - Batalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi paparan visi-misi para paslon capres-cawapres dalam debat, berujung pada di berikannya kesempatan kepada masing-masing paslon untuk melakukan paparan secara sendiri-sendiri.

Walau dibebaskan sendiri, paslon harus dengan tetap berpatokan pada aturan kampanye yang disepakati. Terbaru, paparan presiden Jokowi pada Minggu, (13/1/2019) malam di 5 stasiun televisi swasta banyak dipersoalkan ditengah masyarakat. Ada yang kontra, banyak juga yang mendukung. 

Sebab, diduga terjadi pelanggaran, karena dianggap kampanye di media massa.  Penayangan iklan di media massa dimulai pada 24 Maret 2019. Melihat itu, membuat KPU menggelar rapat pleno untuk membahas hal tersebut.

Menanggapi hal ini pengamat komunikasi, sosial dan politik Tamil Selvan mengatakan Presiden Jokowi belum dapat memilah keberadaan dirinya sebagai seorang presiden dan sebagai calon presiden. Walaupun memang celah jabatan ini yang selalu digunakan petahana baik dalam pilkada maupun pilpres untuk dapat  mangkir dari jerat peraturan KPU.

"Saya kira Pak Jokowi belum bisa menempatkan dirinya sebagai presiden atau sebagai calon presiden, atau memang seperti kebanyakan petahana yang memanfaatkan celah ini" ujar Kang Tamil, Senin (14/1/2019).

Tamil menyebut, seharusnya Jokowi harus menunjukkan sikap kenegarawanan nya dengan tidak memanfaatkan celah jabatan petahana ini. 

"Presiden merupakan panutan seluruh masyarakat Indonesia, jika citra ini yang ditunjukkan tentu para petahana di level bawah juga akan mengikutinya dan menganggap hal ini sebagai hal yang lumrah," paparnya. 

Kang Tamil juga menambahkan, hal ini bisa  berdampak buruk bagi image Jokowi dimasyarakat. Karena dinilai memanfaatkan celah jabatannya.

Biar tak terjadi opini liar di masyarakat, Tamil  menyarankan KPU agar dapat memeriksa transaksi dalam peliputan tersebut.

"Sesuai aturan blocking time di Tv kan mulai Maret, nah KPU mesti mengecek apakah di bayar mengunakan APBN atau mengunakan dana kampanye," bebernya. 

Tamil juga menanggapi pernyataan bernada pembelaan dari TKN Jokowi-Ma'ruf yang mengatakan bahwa Jokowi bicara dalam kapasitasnya sebagai presiden. 

"Sebagai tim sukses memang membela pasangan yang diusung adalaha hal yang lumrah karena itu adalah tugasnya. Namun rakyat bisa berfikir jernih, ini sebenarnya apa?. Rakyat kita sudah sangat cerdas menterjemahkan bahasa-bahasa politik diruang publik," tandasnya. 

Tamil juga berharap, kontestasi Pilpres hanya urusan persaingan dengan harus berbasis akhlak dan karakter para paslon sedang dipertaruhkan. 

"Maka jangan sampai kita kehilangan itu, sebab itu yang akan tercetak sebagai bagian sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini kedepan," tutup Kang Tamil. (hm)