Viral Kasus Rukmini, Ketua SMSI Banten Minta Penegak Hukum Jangan Diam

Viral Kasus Rukmini, Ketua SMSI Banten Minta Penegak Hukum Jangan Diam (Ketua SMSI Banten, Junaidi /ist)

NOSNSTOPNEWS.ID - Viral persoalan dugaan pungli yang di ungkap oleh mantan guru honorer SDN Pondok Pucung 02 Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menjadi sorotan sejumlah pihak.

Turut angkat bicara, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten Junaidi, yang menghimbau agar media-media yang menyoroti persoalan tersebut untuk lebih objektif.

Ditemui dikawasan Ciputat, Junaidi mengungkapkan bahwa objek persoalan kasus Rukmini, bukan hanya soal individunya. Apa yang di ungkap oleh Rukmini, menjadi titik awal pengembangan informasinya, terutama dalam hal realisasi penggunaan anggaran.

“Bahwa ada guru sifatnya informasinya adalah personal selaku pendidik, itu satu. Kedua, itu yang harus dipisahkan antara personal satu dengan apa yang di ungkapkan. Disitu di ungkapkan, ada permasalahan kejahatan pungli, bisa jadi juga ada dugaan korupsi, ini suatu hal yang lain. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan personalnya, profesinya dengan pengaduannya,” katanya, Senin malam (1/7/2019).

“Karena ini bukan baru sekali ini terjadi, dan hampir menyeluruh, penyalahgunaan anggaran dan lain-lain, maka aparat penegak hukum harus menyelidiki ini, jangan diam saja, kalau diam saja kan berarti mendiamkan kejahatan didepan mata kita,” sambung Junaidi.

Untuk itu Junaidi menghimbau pada rekan-rekan media untuk menitikberatkan persoalan Rukmini kepada objek persoalannya, yakni soal dugaan pungli dan korupsi.

“Soal Rukmini itu harus dijelaskan punglinya dimana, jangan tau-tau ada statemen dari kepala dinas menyatakan sudah diberhentikan, kenapa tidak dari kemarin-kemarin diberhentikannya. Kasus yang di ungkap Rukmini, apakah harus mentok gara-gara dia diberhentikan. Jangan dicari-cari kesalahannya, dinyatakan seperti ini itu lah, persoalan pengajar harus dipisahkan. Ini ada kasus ada temuan pungli dan korupsi yang berjemaah,” pungkasnya.

Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel telah mebentuk tim untuk melakukan investigasi ulang, dan juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat Tangsel untuk menyelidiki kasus ini.

Sementara, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dindikbud Tangsel, Virgo mengatakan tidak ada pungli pasca dilakukannya investigasi yang ke dua.

"Dipastikan tahun 2018 nggak ada pengadaan proyektor. Kalau Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) itu kan dibawah sekolah, Daftar Pengguna Anggaran (DPA) PPTKnya sekolah kan, karena sudah ada SK Walikota, PPTK nya mereka Bosnas dan Bosda," kata Virgo Selasa (2/7/2019).

Sampai saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah turun menemui Rukmini, Rabu (3/7/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, pasca mengungkap adanya dugaan pungli di SDN 02 Pondok Pucung, Rukmini mendapatkan intimidasi dan bullying yang dilakukan oleh sesama guru disekolahnya. Ironisnya lagi, usai dugaan pungli itu diketahui, justru Rukmini dipecat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel. (Ak)