Usulan Inspektorat Dari Independen, PSI Tangsel: Dugaan Ada Tarik Ulur Kepentingan

Usulan Inspektorat Dari Independen, PSI Tangsel: Dugaan Ada Tarik Ulur Kepentingan (Ak-nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Seperti yang diinformasikan beberapa waktu lalu, bahwa lembaga inspektorat perlu berasal dari independen, masih menjadi persoalan tersendiri, terlebih di beberapa kota /kabupaten.

Banyaknya persoalan dugaan penyimpangan anggaran hingga maladministrasi, membuat lembaga inspektorat yang saat ini diangkat oleh kepala daerah, seperti kehilangan nyali untuk melakukan pemeriksaan, bahkan penindakan.

Seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dimana diketahui beberapa proyek pemerintah mandek dan jalan ditempat, tanpa adanya tindakan pencegahan.

Sekretaris Umum Forum Purna Praja, Kemal menyatakan beberapa proyek pemerintah yang mangkrak, hingga kini belum juga menemukan kejelasan hukum.

"Di Tangsel ini kan banyak proyek-proyek yang terkesan dibiarkan, tanpa adanya penjelasan terkait kinerja Inspektorat. Harusnya memang ditunjuk oleh lembaga yang independen, jangan dibawah walikota," kata Kemal saat ditemui wartawan, Selasa (17/9/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gelanggang Budaya anggaran tahun 2015 di Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) dan Anggaran Pos Ronda pada Kesbangpol tahun 2015 yang nilai keduanya hampir mencapai Rp11 miliar.

Menanggapi hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangsel, melalui Sekretaris Fraksi pada DPRD Kota Tangsel, Aji Bromokusumo menuturkan bahwa, usulan KPK dan Kemendagri perlu diteruskan, agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

"Kalau usulan itu (ditunjuk oleh independen) merupakan usulan yang sangat baik. Karena saat ini, terasa bahwa Inspektorat terkesan tarik ulur kepentingan, pasalnya masih ditunjuk oleh walikota," kata Aji.

"Jika Inpektorat nantinya ditunjuk oleh Gubernur atau Kemendagri, baiknya dari kalangan profesional saja. Mungkin bisa lebih baik, dan anggaran bisa tepat sasaran, karena lembaga Inspektorat dari independen, jadi pengawasannya juga bisa maksimal," tandasnya.

Sebelumnya, KPK menilai kinerja inspektorat daerah kurang optimal. Gagasan pemilihan inspektorat secara independen bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

"Untuk penyeimbang, kita ingin adanya inspektorat independen. Syukur-syukur ada di bawah kendali presiden. Dan kalau independen, KPK bisa kerja sama dengan lebih baik," kata pimpinan KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. (ak)