Ternyata Mutasi yang Dilakukan Airin Disetujui Mendagri Sejak 22 April  

Ternyata Mutasi yang Dilakukan Airin Disetujui Mendagri Sejak 22 April   ()

NONSTOPNEWS.ID - Mutasi pejabat di jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang dilakukan Walikota Airin Rachmi Diany pada Jumat (15/5/2020) kemarin ternyata disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sejak tanggal 22 April 2020 lalu.

Hal itu sesuai informasi yang diperoleh Nonstopnews.id, Minggu (17/5/2020) malam. Dalam surat tersebut, Mendagri mwngirimkan surat ditujukan kepada Gubernur Banten tertanggal 22 April 2020. Surat bernomor 821/2939/SJ, tentang Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar. Kapuspen menjelaskan mutasi ASN yang dilakukan oleh Walikota Tangsel sudah mendapatkan izin tertulis dari Mendagri dan sesuai dengan perundang-undangan. Dirinya juga sudah mendapatkan laporan dari Ditjen Otda kalau mutasi ASN yang diajukan Pemkot Tangsel sudah dapat ijin.

"Saya cek pada Ditjen Otda, Sudah ada izinnya, sekaligus untuk izin restrukturisasi organisasi percepatan kinerja penanganan Covid 19," ungkap Bahtiar, Minggu (17/5/2020).

Bahtiar juga menegaskan kalau Direktur Perangkat Daerah Ditjen Otda yang menangani teknis daerah, menyatakan dengan tegas bahwa yang dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan sudah mendapat izin.

"Saya sudah cek juga dengan direktur perangkat daerah ditjen otda pak Marbun yang tangani teknisnya. Juga menyatakan tegas sudah ada ijin," ujarnya.

Lanjutnya, Ia mengatakan Airin sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pastinya taat azas peraturan dan jadi contoh yang baik.

"Beliau itu taat azas dan contoh yang baik. Nanti kami pastikan pelantik  tersebut sesuai ketentuan UU," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel mempermasalahkan mutasi tersebut dan segera memanggil Airin. Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep menjelaskan, Bawaslu ingin meminta keterangan Airin atas kebijakan melakukan pelantikan yang diduga telah melanggar Pasal 71 Ayat 2.

Acep beralasan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tahapan Pilkada, yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Acep menyebutkan, dalam bursa Pilkada 2020 ini Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie kembali nyalon dan menyandang status sebagai petahana.

“Jadi kalau misalnya Ibu Airin tadi sebagai walikota Tangerang Selatan melakukan pelantikan apakah sudah punya izin tertulis dari menteri ada atau tidak kita tidak tau. Tapi yang jelas Airin sudah melakukan pelantikan,” jelasnya. (kb)