Terkait ODOL, Dishub Kabupaten Tangerang Lakukan Pembenahan dan Sosialisasi

Terkait ODOL, Dishub Kabupaten Tangerang Lakukan Pembenahan dan Sosialisasi (Istimewa)

TANGERANG - Muncul kebijakan baru Direktorat Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdar), terkait Over Dimensi dan Over Load (ODOL) kendaraan yang sepatutnya diketahui oleh para pelaku usaha.

Dalam peraturan tersebut, terukur panjang dan tinggi dimensi harus sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), di masing-masing kendaraan dan di buku uji kendaraan. Dengan aturan yang dibuat, dimaksudkan agar tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi para pengendara lain.

Dijelaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pengujian Kendaraan Bermotor,  Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Topik bahwa, saat ini pihaknya sedang menjalankan dua skala prioritas, untuk memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubdar.

"Ya, surat peraturannya kita sudah terima. Tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari kami, sudah sosialisasi dengan membagikan surat dari Dirjen tersebut, kepada para pelaku usaha yang saat ini kendaraannya over dimensi. Panjang kendaraan, tertera dalam SRUT dan di Buku KIR masing-masing kendaraan," kata Topik, Jumat (3/8/2018).

"Skala prioritas kedua adalah, kita mengejar akreditasi dan kalibrasi terhadap sarana dan pra sarana. Kita tetap butuh dukungan dari berbagai pihak, agar semuanya dapat berjalan dengan baik," imbuhnya.

Topik menambahkan, aturan tersebut perlu diterapkan, agar lalu lintas darat menjadi semakin tertib. Karena, tambahnya, terkait dimensi kendaraan tersebut, perlu segera dibenahi, sehingga tidak mengganggu perjalanan pengendara lain.

"Dalam aturan tersebut jelas. Kendaraan yang ODOL, jika tidak segera kita tertibkan, sudah dipastikan akan mengganggu perjalanan pengguna jalan lain. Sebagai contoh, apabila mobil angkutan barang terlalu panjang dan terlalu tinggi, pasti pengendara dibelakangnya akan terganggu. Terlalu panjang akan menghabiskan badan jalan, jika terlalu tinggi akan tersangkut kabel dan pepohonan, makanya harus segera dibenahi," tegasnya.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat (Dirjen Hubdar Kementrian Perhubungan), dikarenakan dengan adanya standarisasi kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan akan terjadi keselamatan sesama pengguna jalan raya dan terpelihara akses akses jalan baik jalan nasional, jalan kota/kabupaten," pungkasnya.

Berdasarkan Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 277 bahwa, setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan, membuat, merakit atau, memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, wajib memenuhi uji tipe sebagaimana dimaksud di pasal 50 ayat 1.

Apabila para pengusaha atau masyarakat yang dimaksud dalam pasal 227 tersebut, tidak memenuhi uji tipe seperti yang dimaksud pasal 50 ayat 1, maka akan dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp 24 juta. (ak)