Tata Kelola Birokrasi, Pemrov Banten Dorong APIP Bantu Cegah Korupsi 

Tata Kelola Birokrasi, Pemrov Banten Dorong APIP Bantu Cegah Korupsi  ((Nonstopnews.id))

SERANG - Dalam rangka tata kelola birokrasi bersih, pemrov Banten mendorong Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) setidaknya dapat turut mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan koruptif.

Hal ini disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada saat sambutan pembukaan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Banten hari Senin, (13/8/2018) bertempat di Pendopo Gubernur,  KP3B, Serang Banten.  

Hadir pada acara tersebut Kapolda Banten,  Kajati Banten,  Kepala Pengadilan, Kepala KPK perwakilan Banten,  Kepala Perwakilan BPK Banten, para Walikota,  Bupati serta para pejabat di lingkungan Pemprov Banten dan Pemerintah Kota dan Kabupaten se Banten.

Selanjutnya dikatakan Gubernur, diskresi atau kerjasama perlu ada aturan yg jelas, apalagi berkaitan dengan kepentingan umum. 

"Mengingat sedemikian luas tugas pelayanan publik, karena birokrasi pemerintah memerlukan keleluasaan bergerak, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang mendesak," kata gubernur.  

Itu sebabnya Gubernur menginginkan jika kerjasama ini lebih dalam rangka Fastabiqul khairat, mengajak semua pihak untuk berlomba-lomba berbuat dalam kebajikan.

"Demikian juga dari birokratnya sendiri agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku dan membenahi segala bentuk admistrasi dengan lebih baik," ujarnya.

Proses kerja itu sendiri dapat dimulai dari hal-hal yang kecil,  seperti mengurus ijin cuti untuk Walikota/Bupati ketika hendak ke luar negeri atau tetap harus melalui prosedur yang benar. 

Untuk Provinsi Banten sendiri, lanjut Gubernur, sampai dengan saat ini terus mencoba melakukan terobosan dalam rangka tata pengelolaan pemerintah yang baik.

"Tahun ini sudah mendapatkan kembali WTP,  setidaknya hal ini menjadi pemicu bagi jajaran Pemprov Banten sendiri untuk menuju pemerintahan yang bersih," bebernya.

Gubernur mengakui bahwa saat ini tenaga auditor di Provinsi Banten masih terbatas, oleh sebab Ia meminta bantuan tenaga auditor sebanyak 20 orang kepada BPKP yang akan dijadikan Satgas. 

Selain itu, KPK sampai dengan saat ini masih diminta bantuannya dalam rangka menuju Banten yang bersih dan bebas dari segala bentuk tindakan korupsi. 

"Saya berharap APIP dapat bekerja secara maksimal, selain bisa sharing untuk kebaikan juga untuk penegakkan aturan yang benar," pungkasnya. (*'red)