Tanpa RDTR, Rekomendasi Izin Toko Modern dari Disperindag Tangsel Bodong?

Tanpa RDTR, Rekomendasi Izin Toko Modern dari Disperindag Tangsel Bodong?
Tanpa RDTR, Rekomendasi Izin Toko Modern dari Disperindag Tangsel Bodong?
(Kepala Disperindag Kota Tangsel, Maya Mardiana (ist) )

NONSTOPNEWS.ID - Pengusaha retail toko modern pusing tujuh keliling. Ini disebabkan rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tangsel yang hingga kini belum selesai pembahasannya. Hal itu menjadi persoalan tersendiri bagi para pelaku usaha waralaba, seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan toko modern lainnya.

Toko-toko modern dipastikan tak bisa membuka cabang baru dan terkendala operasionalnya karena RDTR tak kunjung selesai. Sebab, RDTR adalah salah satu syarat utama keluarnya Izin Usaha Toko Modern ( IUTM).

Dengan fakta tersebut, imbasnya hingga kini, menurut data yang diperoleh Nonstopnews.id dari berbagai sumber, banyak pengusaha yang nekat menjalankan usahanya tanpa mengindahkan peraturan yang ada. Banyak toko modern berskala besar, hingga kecil tanpa dilengkapi izin yang diatur Pemkot Tangsel.

Terbaru, toko modern Alfamidi dikawasan Melati Mas, Serpong berani 'cuek' beroperasi padahal tanpa IMB dan IUTM. Satpol PP pun terpaksa mengeluarkan status Segel pada toko tersebut beberapa waktu lalu. Tapi, walau sudah disegel, Alfamidi tersebut masih tetap berani beroperasi hingga kini.

Dibalik fakta tersebut diatas, anehnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel Maya Mardiana justru berani mengeluarkan rekomendasi kepada 40 Waralaba di kota berjuluk Cmore tersebut. Belum diketahui, atas dasar apa rekomendasi tersebut bisa keluar.

"Untuk IUTM yang terbit 2018 datanya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk yang sudah proses rekomendasi dari tim (Disperindag dan DPMPTSP), ada 40 di 2018," terang Maya, Senin (21/1/2019) dilansir dari berbagai sumber.

Padahal, berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina mengungkapkan, bisa saja Pemda langsung mengeksekusi minimarket bermasalah tanpa harus berkonsultasi dengan Kemendag.

Pasalnya, ketentuan tersebut sudah termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Intinya di Perpres 112, Permendag 70 memberikan kewenangan perizinan ke Pemda. Kalau Pemda beri izin dan menemukan izinnya menyalahi aturan, kewenangan mereka yang menertibkan dan mencabut izinnya," kata Srie Agustina.

Dia menerangkan, dalam ketentuan itu untuk pendirian toko modern wajib mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Dalam hal ini, termasuk di dalamya mengatur zonasinya.

"Perizinan toko harus ada RDTR dulu, clear keberadaannya dimana, jangan dekat warung. Kedua apakah itu berada di daerah komersial," ujar Srie. (ak)