Tangsel Masuk 3 Besar Kota se-Indonesia, Raih Predikat Baik Terkait Evaluasi SPBE

Tangsel Masuk 3 Besar Kota se-Indonesia, Raih Predikat Baik Terkait Evaluasi SPBE (Dok. Kominfo Tangsel)

NONSTOPNEWS.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada 616 instansi pemerintah yang terdiri dari instansi pusat, pemerintah daerah dan Polri.

Dari 616 instansi tersebut Kota Tangsel masuk dalam 3 besar kota dengan predikat Baik se-Indonesia dalam laporan hasil evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kallah kepada Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kecepatan pelayanan dan teknologi menjadi kunci sistem pemerintahan yang berhasil.

"Karena lah itu maka sistem yang banyak, apakah e-Budgeting, atau e-Control, e-Audit yang macam-macam harus kita pergunakan, harus berubah dan banyak perubahan yang efektif," katanya.

Menurutnya, dengan perkembangan teknologi internet, perilaku masyarakat dan pelayanan banyak berubah dalam berbagai sektor baik hal perizinan, perbankan hingga perpajakan.
Selain membutuhkan sistem pengelolaan digital yang baik di suatu institusi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan.

Untuk berkoordinasi antar instansi pemerintahan, JK juga berharap ada jaringan komunikasi nasional yang dapat mengintegrasikan informasi baik antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

"Harapan kita adalah bagaimana suatu bangsa bisa lebih terpadu, bisa lebih efisien, bisa lebih cepat. Komunikasi layanan bisa lebih baik dan ada standarisasi," katanya.

Wapres juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan SPBE kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Bapetan, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, dan Polda Jawa Barat.

Selain itu, penghargaan SPBE  juga diberikan kepada Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Batang, dan Pemkab Pandeglang.

"Kita ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan ini," singkatnya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, mengatakan, evaluasi tersebut bukan ajang untuk mencari siapa yang terbaik. Melainkan untuk memacu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE. 

“Ini merupakan reward kepada pemerintah pusat dan derah yang telah melakukan inovasi, dan penghargaan ini untuk memancing yang lain untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi,”ungkapnya.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan evaluasi SPBE yang dilakukan merupakan pemetaan kematangan dan penguatan tata kelola pemerintah didalam instansi pemerintah. Evaluasi itu dilatar belakangi penilaian PBB yang menyebutkan indeks Electronic Government di Indonesia masih rendah.

Namun hal tersebut menurutnya hanya cara penilaian yang berbeda, dan komponen yang menjadi penilaian. Oleh sebab itu penyerahan hasil evaluasi bertujuan agar instansi yang dievaluasi dapat mengetahui kondisi tata kelola pada instansi masing-masing. 

“Evaluasi yang kita lakukan tidak hanya memberikan nilainya saja, tapi memberi masukan serta saran perbaikan apa yang mesti dilakukan. Hal-hal itulah yang akan dijadikan proses pembimbingan, pembinaan, maupun dalam perumusan kebijakan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yakni Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, serta Bappenas,” ujarnya.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, selepas mendapatkan penghargaan tersebut, berharap dengan diraihnya penghargaan ini, Pemkot Tangsel akan semakin termotivasi untuk menerapkan SPBE dengan lebih baik lagi.

“Kita berharap dengan penerapan SPBE ini, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi,”ungkapnya.

Kebijakan SPBE tersebut yang paling utama adalah komitmen pimpinan instansi pemerintah untuk mau melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. 

“Tanpa ada komitmen kuat, serta tanpa ada keinginan, tanpa ada kesadaran diri, maka penerapan SPBE tidak akan berjalan,” tegasnya. (ADV)