Takut Kepeleset, Pansus DPRD Undang Kejari Bahas Ruislag Tanah Pemkot Tangsel Dengan BSD

Takut Kepeleset, Pansus DPRD Undang Kejari Bahas Ruislag Tanah Pemkot Tangsel Dengan BSD (Suasana rapat ruislag antara DPRD Tangsel, Kejari dan Pemkot Tangsel/KB)

NONSTOPNEWS.ID - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), mengundang Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam rangka pembahasan rencana ruislag aset berupa tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dengan PT Bumi Serpong Damai (PT BSD) yang dibawahi oleh salah satu perusahan properti terbesar Sinar Mas Land.

Hadir dalam rapat pembahasan dari Kejari Kota Tangsel, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Siti Barokah dengan jajarannya, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), di gedung DPRD Tangsel, Jalan Puspitek Raya, Setu, Rabu (1/7/2020). 

Ketua Pansus DPRD Kota Tangsel, Drajat Sumarsono, mengungkap alasan diundangnya Kejari Tangsel dalam rapat pembahasan adalah untuk memastikan proses rencana ruislag tersebut sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan.

"Kita ingin memastikan bahwa proses ruislag yang akan dilakukan pemkot ini sudah benar dan sesuai prosedur. Jangan sampai kedepannya ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya kita memanggil pihak dari Kejaksaan Negeri, untuk memastikan bahwa proses ruislag yang dilakukan pemkot ini benar. Baik secara regulasi maupun dari aspek lainnya, dan tidak ada yang menyalahi aturan," ujarnya.

Senada, Siti Barokah menjelaskan bahwa tahapan-tahapan ruislag tersebut mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

"Tahapan-tahapan ruislah itukan sudah dilalui, dan kami dampinginya memang dari awal, jadi tahapan-tahapan itu diatur di Permendagri 19 tahun 2016," katanya.

Sementara, Kepala BPKAD Kota Tangsel, Warman Syanudin mengatakan, rencana ruislag aset antara Pemkot Tangsel dengan PT BSD, progresnya terus berjalan. Menurutnya, setelah ada hasil rekomendasi dari dewan untuk diteruskan kepada pensertifikatan.  

"Setelah ini beres, hasil rekomendasi untuk diteruskan kepada pensertifikatan. Tergantung dari sini (dewan), karena disini sudah hampir final," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemindahtangan aset daerab berupa tanah/bangunan juga diatur dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah, seperti tertuang pada pasal 68 ayat (1) dan (2). (kb)