Soal Status Lurah plt dan Honorer di Tangsel, Kapuspen Kemendagri : Pelanggaran Undang-undang.!

Soal Status Lurah plt dan Honorer di Tangsel, Kapuspen Kemendagri : Pelanggaran Undang-undang.!  (Istimewa)

TANGSEL - Soal pengangkatan Plt Lurah di Kota Tangerang Selatan berasal dari honorer terus bergulir. Bukan itu saja, mereka kabarnya juga digaji fantastis sampai Rp 10 juta untuk jabatan Pelaksana Tugas (Plt)  Lurah. 

Kemendagri melalui Kapuspennya, Bahtiar, Selasa (20/11/2018) menilai kelurahan yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) itu melanggar UU tentang pemerintah daerah.

"Jika memang betul hal tersebut Walikota lakukan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan maladministrasi sesuai UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan pelanggaran nyata terhadap pasal 229 ayat 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Bahtiar. 

Bahtiar mengatakan tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri akan melakukan pemeriksaan ke lapangan. 

"Besok (Rabu) tim Ditjen Otda segera cek ke lapangan," ungkapnya.

Lanjut Bahtiar, andai keputusan tersebut terlanjur sudah ada, maka harus segera di cabut atau dibatalkan. 

"Keputusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memiliki landasan hukum," ucapnya.

Diketahui, berdasarkan informasi dari sumber Nonstopnews.id, terdapat jabatan Lurah di Tangerang Selatan saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt) dan juga ada yang diisi non-PNS alias honorer. 

Mereka para puluhan pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menempati jabatan- jabatan stategis di kecamatan dan kelurahan. Mereka di gaji luar biasa diantaranya disebut dia, (Plt) Lurah Rp. 10 juta, Sekretaris Kelurahan (Sekel) Rp. 7,5 jt, dan Kepala Seksi (Kasie) Rp 5 jt. (ak)