Soal Selisih Anggaran Dishub Tangsel,  HMI : Kejaksaan Wajib Turun Tangan

Soal Selisih Anggaran Dishub Tangsel,  HMI : Kejaksaan Wajib Turun Tangan ()

TANGSEL, - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, meminta agar Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan (Tangsel), agar segera mengusut tuntas kasus selisih anggaran tahun 2018, yang terjadi di Dinas Perhubungan. 

Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, Tharlis Dian Syah Lubis menegaskan, Kejaksaan Negeri Tangsel, harus segera bertindak cepat mengusut tuntas kasus tersebut. 

"Ini jelas persoalan, sebab selisih anggaran itu jumlahnya sangat besar, darimana rumusnya pencairan sebesar 31 miliar, sementara dibutuhkan sebesar 8,5 miliar," kata Tharlis, Jumat (09/11/2018) kepada wartawan. 

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Warmam Syanuddin menilai isi dokumen yang dimiliki wartawan, ada yang terputus dalam sistem. 

Dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dishub Kota Tangsel, ada sekitar Rp. 8,5 miliar, untuk pembiayaan sarana dan pra sarana 11 bulan, sementara dalam SPD yang dicairkan hingga bulan Oktober 2018, jumlahnya sebesar Rp. 31 miliar. 

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Ciputat, Deni Iskandar di tempat yang sama. Menurutnya, selisih anggaran yang ada di DPA-PD,  jumlahnya bukan ratusan juta, tetapi miliaran. 

Menurut Deni, selisih anggaran yang ada dalam DPA Dinas Perhubungan, tidak bisa disebut salah. Namun, itu adalah fakta yang harus disikapi, dan diusut oleh aparat penegak hukum. Sebab, kata Deni, DPA-PD adalah hasil yang sudah disahkan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan. 

"Begini, yang namanya DPA itu bukan rancangan, tapi sudah berbentuk program, sebab bila ada DPA pasti ada SP2D. Dalam konteks Dishub, ini jelas ada indikasi kearah yang koruptif, oleh karenanya, Kejaksaan Negeri harus bergerak," kata Deni Iskandar. 

Menurut Deni, apa yang disampaikan OPD Tangerang Selatan, terkait ada sistem yang putus, ini juga harus diperjelas oleh OPD kepada masyarakat Tangsel. 

"Bila BKPAD berargumen ada sistem yang putus, ya tinggal diklarifikasi kepada publik. Bagaimana mungkin ada sistem yang putus. Bila ada sistem yang putus, berarti DPA itu ada yang salah. Sementara  DPA itu muncul dari RKPD maupun Renja. Ini harus diusut tunas, Kejari Tangsel jangan diam," tegas Deni. (ak)