Soal Kasus Perdagangan Orang Venesia BSD, Kejari Tangsel Tunggu P21 dari Kejagung

Soal Kasus Perdagangan Orang Venesia BSD, Kejari Tangsel Tunggu P21 dari Kejagung (Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tangsel, Taufik Fauzie/kb)

NONSTOPNEWS.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkapkan perihal proses hukum terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terungkap hasil penggerebekan Karaoke Eksekutif Venesia BSD Serpong.

Kasus yang terungkap dari hasil penggerebekan Bareskrim Polri dua bulan lalu itu, menurut Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tangsel, Taufik Fauzie, saat ini hanya menunggu pelimpahan berkas hasil penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Terhitung mulai tanggal mereka (Bareskrim Polri) nangkap, paling lambat ke Kejagung paling lama tiga bulan. Apabila di p21 oleh Kejagung, maka Kejagung segera melimpahkan perkara itu ke Kejari Tangsel," kata Taufiq saat dikonfirmasi, Minggu (25/10/2020).

Taufiq menerangkan, setelah ditetapkan P21 oleh Kejagung, kasus tersebut kemudian disidangkan di Kejari Tangsel sesuai dengan wilayah hukumnya.

"Kami memang tidak menerima berkas itu secara langsung, berkas itu tetap ke Kejagung. Nanti begitu Kejagung nyatakan layak di p21 barulah berkas tersebut di limpahkan di Kejari Tangsel untuk disidangkan. Karena masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kota," terangnya.

Diketahui, penggerebekan tempat karaoke eksekutif di Hotel Venesia BSD dekat Teras Kota itu di lakukan Bareskrim Polri pada Rabu (19/8/2020) malam.

Dari penggerebakan tersebut, polisi mengamankan 43 wanita pemandu lagu dan 13 orang terbagi 7 mucikari dan 6 pegawai lainnya.

Akibat penggerebekkan tersebut, kini izin usaha karaoke Venesia BSD Serpong itu dicabut oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Karena selain adanya TPPO, juga melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. (Kb)