Sindikat Sabu Internasional Modus Mesin Cuci Divonis Mati

Sindikat Sabu Internasional Modus Mesin Cuci Divonis Mati ()

TANGERANG - Dua terdakwa sindikat  narkotika jaringan internasional divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (24/10/2018).

Kedua terdakwa yakni Liu Kim Liang alias Andi alias Aket (37) dan Chong Min Chang alias Joni (38). Sedangkan  Indrawan alias Alun (32) dihukum penjara seumur hidup.

Majelis hakim yang diketuai Eli Nuryasmin kali ini sepakat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaidi. Pasalnya, ketiga terdakwa, perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang  Republik Indonesia (UU RI) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa mengatakan para terdakwa tidak mengindahkan peraturan pemerintah yang sedang giat- giatnya perang terhadap narkotika.

"Selain itu yang memberatkan para terdakwa adalah seorang di antaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Bahkan terdakwa Indrawan masih menjalani hukuman di dalam Lapas Cipinang, Jakarta Timur," tegas jaksa.

Sementara itu, hakim Eli Nuryasmin dalam amar putusannya menyebutkan para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya pada Kamis, 8 Februri 2018 jam 21:00 WIB di komplek Pergudangan Harapan Dadap Jaya No. 36, Gudang E-12, Kelurahan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten.

Para terdakwa dikendalikan oleh Lim Toh Hing alias Onglay, meninggal ketika dalam penangkapan di area Bandara Soekarno Hatta. Terdakwa Joni diperintahkan oleh Lim Toh Hing untuk menyewa gudang. Setelah gudang disewa, kemudian dengan modus melalui 12 mesin cuci dari Kuala Lumpur, Malaysia, sabu diselundupkan seberat 239,79 kilogram.

Mendengar putusan mati oleh Hakim, ketiga terdakwa melalui tim kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir dahulu. Bahkan istri terdakwa Indrawan tidak kuat mendengar suaminya harus menerima hukuman penjara seumur hidup.

“Tetapi majelis hakim memiliki pandangan lain terhadap Alun. Kita menunggu keluarganya kalau masih mau banding. Kami siap,” ujar Saripudin, salah seorang penasehat hukum.  (*/red)