Silpa Tinggi, DBPR Tangsel Nekat Sewa Kantor Miliaran, Puyeng Ngabisin Anggaran?

Silpa Tinggi, DBPR Tangsel Nekat Sewa Kantor Miliaran, Puyeng Ngabisin Anggaran? (Nonstopnews.id)

NONSTOPNEWS.ID - Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangsel, beberapa waktu lalu, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) mendapatkan sorotan dan catatan dari DPRD Tangsel.

Dalam catatan tersebut, DBPR disebutkan tak maksimal alias hanya mampu menyerap anggaran 73% dan menghasilkan Silpa tinggi. Namun, meski mendapatkan sorotan, DBPR Kota Tangsel justru 'nekat' menyewa kantor guna operasional hingga Rp.1,5 Miliar.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Siti Khadijah menyatakan, catatan tersebut agar menjadi perhatian Walikota Tangsel, Airin Rachmi Dyani dalam merencanakan dan penyerapan anggaran, agar lebih efisien guna kepentingan masyarakat.

"Ada beberapa program kegiatan yang serapan anggarannya bagus diatas 73 sampai 90 persen. Semuanya harus menjadi jelas, yang serapannya tinggi bukan hanya sekedar daya serapnya tinggi tapi kita harus tau seberapa jauh nilai manfaatnya untuk mensejahterakan masyarakat Tangsel," ujarnya dikutip berbagai sumber, Selasa (23/4/2019) lalu.

Dalam keterangannya, Siti juga mengungkapkan masih menemukan serapan anggaran yang minim, yang salah satunya dilakukan oleh DBPR.

"Catatan krusial kita untuk dinas Bangunan dan Perkim hanya 73% dan silpa yang masih tinggi," tambahnya.

Menanggapi hal terssbut, dimintai tanggapannya, Pengamat Kebijakan Publik dari Bugdeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyatakan bahwa, yang dilakukan oleh OPD tersebut merupakan salah satu ketidakefisienan dalam menggunakan anggaran.

"Jelas tidak boleh, Pemerintah Daerah (Pemda) kan punya kantor, lalu OPD sewa kantor untuk apa? untuk jelasnya, harus lihat kontraknya. Dan sebaiknya minta BPK (untuk) melakukan audit investigasi," kata Amir saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Selasa (23/4/2019).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh OPD tersebut sudah mencederai Undang-undang tentang efisien anggaran pada sistem pemerintahan daerah.

"Jelas mencederai UU. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 jelas, tentang efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam Nawacita Presiden Joko Widodo juga jelas," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Nonstopnews.id  masih kesulitan mendapatkan keterangan dari pihak DBPR Tangsel dan informasi kontrak sewa-menyewa yang dilakukan dengan pihak Intermark Serpong. (Ak)