Sidang Pulau Pari, JPU Sebut Ada Upaya Mengaburkan Persepsi Putusan Perkara

Sidang Pulau Pari, JPU Sebut Ada Upaya Mengaburkan Persepsi Putusan Perkara ()

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang sengketa lahan Pulau Pari. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arif Suryana membacakan tanggapan atas Pledoi yang dibacakan Sulaiman pada agenda sidang sebelumnya. 

Arif menegaskan, apa yang dibantah oleh terdakwa pada Pledoi dirasa tidak tepat. Ia  mengatakan jika hal tersebut adalah upaya terdakwa dan penasihat hukum agar mengaburkan persepsi majelis hakim dalam memutuskan perkara. 

"Ada sejumlah pertanyaan dalam pledoi yang harus kami sikapi. Karena ini merupakan rekayasa dengan memutarbalikan fakta persidangan atau hanya permainan kata-kata dari penasihat hukum," ujar Arif yang menggantikan M Yasin, Selasa (9/10).

Salah satu point tanggapan yang dibacakan Arif seperti keberatan penasihat hukum karena keterangan saksi a de charge ,Surdin dan Tasim yang tidak dimasukan ke dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum.

"JPU menyikapi karena Surdin dalam perkara ini adalah tersangka yang belum tertangkap. Artinya kehadiran Surdin dalam persidangan ini bukan sebagai saksi melainkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu, keterangan Surdin juga tidak dibenarkan oleh UU yang berlaku pasal 168 huruf a KUHAP, "beber Arif. 

Hal tersebut langsung ditanggapi penasihat hukum terdakwa, Nelson Nicodemus. Menurutnya aneh jika Surdin dibilang terdakwa." Surdin kasih keterangan, itu tanah saya. Tasim bilang itu tanah saya tanah warisan, "tutur Nelson. 

Ia menambahkan, jika persepsi JPU tidak sejalan dengannya." Orang ngga hadir di jadikan fakta. Hadir penyidikan, tidak bisa. Bedakan antara di depan polisi dengan hakim, "imbuhnya.(hw)