Setelah Tuding Eksekutif, Bapemperda Tangsel Salahkan Mekanisme Provinsi Banten

Setelah Tuding Eksekutif,  Bapemperda Tangsel Salahkan Mekanisme Provinsi Banten
Setelah Tuding Eksekutif,  Bapemperda Tangsel Salahkan Mekanisme Provinsi Banten
()

NONSTOPNEWS.ID - Setelah viral disoal masyarakat luas kerena dengan anggaran Rp 3,4 M hanya menghasilkan 2 Peraturan Daerah (Perda), kini Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Tangsel cenderung menyalahkan pihak lain lagi. 

Setelah sebelumnya menuding pihak eksekutif dalam hal ini pemkot Tangsel yang sering tak akur dengan jadwal untuk melakukan pembahasan hingga berujung tak efektif, kini lambatnya proses pembentukan Perda karena mekanisme yang ada di Provinsi Banten.

Tak jelas lambatnya seperti apa, menurut ketua Bapemperda DPRD tangael,  Ledi Butar Butar hal itu yang selalu menghambat proses kinerja pembuatan Perda komisi yang diketuainya. 

"Sering agak makan waktu itu fasilitasi provinsi. Kami tidak tahu mekanisme di provinsi Banten, karena itu ranah provinsi ya. Kami berharap di tahun 2019 ini, ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan untuk bisa lebih cepat (proses perundang-undangannya)," kata Ledi saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (24/01/2019).

Ledi menyatakan bahwa, 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lain yang telah disahkan masih menunggu hasil evaluasi dan registrasi, 4 Raperda sisanya menjadi luncuran program pembentukan Raerda Tahun 2019 ini.

"Jadi intinya, proses pembentukan sebuah rancangan Perda itu tidak ujuk-ujuk langsung ke kita. Sebelumnya itu ada judul-judul yang disepakati per tahun anggaran, karena ini menyangkut dengan budgeting," terangnya.

Diketahui, selama 2018, Bapemperda Tangsel hanya menghasilkan 2 Perda, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 (sebelumnya diberitakan tahun 2018) dan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018.

Padahal, dengan Perda akan menjadi produk hukum yang secara langsung menjadi kebutuhan masyarakat karena mekanisme pembangunan dan pengawasan pemkot berlandaskan peraturan tersebut. Namun, nampaknya hingga sekarang masih menjadi problema bagi wakil rakyat yang duduk di DPRD Tangsel.

Sebelumnya diberitakan kritik lambannya kinerja anggota dewan dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Suhendar. Ia mengatakan, kinerja anggota DPRD tangsel dengan hasil output seperti itu membuktikan cacat hasil. 

"Mereka (Anggota DPRD) sama saja ga kerja. Hanya setor nama, menikmati tunjangan yang diberikan negara tapi produktivitas tidak ada," jelasnya, Rabu (23/1/2019).

Pengamat ganteng itu juga menyebut, ketika alasan pembahasan Perda karena koordinasi dengan pihak eksekutif (pemkot Tangsel) yang lamban, Suhendar mengatakan bahwa alasan itu terkesan lucu. 

"Kalo alasannya itu, ya lucu sekali. Dewan kan punya Hak Interpelasi, Angket dan lainnya. Kalo lamban ya panggil saja. Gimana mau melakukan pengawasan, koordinasi begitu saja ga bisa," tandasnya. 

Lanjut Suhendar, dengan Hak yang diberikan kepada anggota dewan, seharusnya bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan agar pembangunan semata-mata untuk kebaikan masyarakat. (ak)