Sengkarut Urusan Sakit, Warga Banten Pengguna BPJS Kesehatan Masih Dibebani Biaya Obat

Sengkarut Urusan Sakit, Warga Banten Pengguna BPJS Kesehatan Masih Dibebani Biaya Obat ((istimewa))

SERANG - Penggunaan obat sebagai fasilitas gratis oleh penerima manfaat  peserta BPJS Kesehatan kali ini menjadi sorotan Banten Bersih. Organisasi masyarakat sipil tersebut mendapati pelayanan obat-obatan di berbagai jenjang fasilitas kesehatan masih berbayar. 

"Masih ada pasien BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan obat dari farmasi rumah sakit. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan obat, pasien terpaksa membeli obat di apotik di luar farmasi faskes dengan harga lebih tinggi dibandingkan HET (Harga Eceran Tertinggi)," ujar Gufroni, Koordinator Banten Bersih melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (19/9/2018).

Padahal kata Gufroni, Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan mengatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan termasuk kebutuhan medis atau obat-obatan. 

"Jadi ini sangat bertentangan dengan Perpres 12 Tahun 2013. Merujuk pada  bahwa salah satu manfaat yang dijamin dalam penyelengaraan Jaminan Kesehatan adalah pelayanan obat-obatan untuk berbagai jenjang fasilitas kesehatan," jelasnya. 

Gufroni menambahkan, survei itu dilakukan di satu Puskesmas, satu rumah sakit rujukan di tingkat Provinsi, satu rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/Kota dan satu rumah sakit swasta. Kegiatan yang berlangsung sejak akhir Juli 2018 dan masih berlangsung pun mengungkap beberapa temuan lain.

"Pemantauan berupa survei yang dilakukan di Kota Serang. Kota ini dipilih karena posisinya sebagai Ibu Kota Provinsi sehingga bisa menjadi indikator bagi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota lain," jelasnya.

Banten Bersih pun menilai bahwa kekosongan obat bagi pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit merugikan publik. 

"Mereka seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan karena salah satu manfaat program jaminan kesehatan adalah pelayanan obat untuk berbagai jenjang fasilitas kesehatan," cetusnya. 

Banten Bersih mendorong manajemen faskes rumah sakit yang bekerja sama BPJS Kesehatan lebih transparan dalam dalam melaporkan ketersediaan obat di farmasi. 

"Pihak rumah sakit harus memastikan dan mengupayakan pasien bisa menerima obat yang dibutuhkan sebagaimana dijamin oleh program JKN," tegasnya.

Selain itu, pihak BPJS Kesehatan juga didesak harus lebih intensif dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban kepada para penerima jaminan.

"Hal ini patut dilakukan karena masih banyak pasien yang belum paham akan hak-hak mereka di faskes," tandasnya. (*/red)