Sarat Korupsi, Warga Perkebunan di Manado Bakal Perkarakan Oknum Pejabat dan Pengusaha

Sarat Korupsi, Warga Perkebunan di Manado Bakal Perkarakan Oknum Pejabat dan Pengusaha (Istimewa)

JAKARTA - Upaya ratusan warga ahli waris dari tanah pasini (adat) perkebunan Masawoukow Kayuwatu, Kairagi Dua, Manado, Sulawesi Utara untuk mendapatkan kembali hak atas kepemilikan lahan terus dilakukan.

Upaya tersebut, sebab dari adanya dugaan kejahatan berjamaah yang dilakukan oknum pejabat negara setempat dengan pengusaha, untuk melegitimasi tanah milik warga menjadi milik mereka.

Lewat Tokoh muda masyarakat adat Minahasa Sulawesi Utara (Sulut), Max Togas mengungkapkan, sekitar 200 kepala keluarga (KK) ahli waris dari tanah pasini perkebunan yang lahannya dirampas oknum pejabat, dan dialihkan menjadi milik PT Wenang Permai Sentosa (WPS). 

Max mensinyalir, ada tindakan korupsi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1 dan No.2 yang dilakukan penyelengara negara tersebut.

“Kami menduga adanya tindak pidana korupsi berjamaah yang dilakukan penguasa dan pengusaha untuk kepentingan sendiri. Kami sudah melapor dan akan kami kawal sampai tuntas,” katanya Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).

Hal senada disampaikan Tokoh Muda Adat lain, Stephen Liow. Stephen menjelaskan, pada awalnya kasus tersebut merupakan kasus perdata. Namun ketika pihaknya melakukan pendalaman dan berdasarkan data keterangan, serta bukti yang dikumpulkan, patut diduga adanya tindak pidana korupsi dalam proses peralihan kepemilikan tanah pada lokasi tersebut.

Sekitar tahun 1960-an, kata Stephen, terjadi kesalahan pada lokasi tanah perkebunan tersebut yang pada 1980-an dan 1990-an diterbitkan SHP No 1 dan 2 seluas kurang lebih 54 Hektare atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.753 seluas 97 Hektare atas nama PT. WPS.

Padahal, tambahnya, tanah perkebunan milik petani di Desa Kayuwatu saat itu, hanya dipinjam pakai oleh Pemprov Sulut dalam rangka perluasan percontohan perkebunan kelapa.

“Jelas sekali adanya kong kalikong antara oknum pejabat dan pengusaha. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat tersebut, sehingga PT. WPS dengan seenaknya memperluas usaha bisnisnya di atas lahan milik masyarakat miskin yang mayoritas hidupnya sebagai petani,” ungkapnya.

Anehnya lagi, imbuh Stephen, saat ini pada lokasi tanah tersebut berdiri bangunan megah sebagai Sekretariat Terumbu Karang International (Coral Triangle International) yang merupakan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bangunan yang dibangun bersumber dari bantuan dana PBB di tahun 2009 silam sejumlah Rp 47 Miliar untuk Pemerintah Sulut. Padahal, tuturnya lagi, lokasi dimana berdirinya Sekretariat tersebut, milik pengusaha swasta atas nama PT. WPS.

"Disana juga ada bangunan megah yakni, Sekretariat Terumbu Karang. Bangunan itu berasal dari bantuan PBB senilai Rp 47 Miliar. Bagaimana bisa bantuan untuk membangun Sekretariat guna kepentingan masyarakat, dibangun di tanah PT. WPS. Dari sini saja kita bisa lihat, bahwa ada penyimpangan-penyimpangan," pungkas Stephen.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ahli Waris Ruland Siwi menyatakan, bahwa saat ini semua bukti dan keterangan dari saksi-saksi sudah siap dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

“Kami yakin mereka (oknum pejabat dan pengusaha) akan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang merka lakukan. Menyelasaikan hak ahliwaris atas lahan perkebunan milik mereka dan memperbaiki semua administrasi sehingga tidak merugikan keuangan Negara,” tegasnya. (ak)